MOROWALI, Indonesiasatu.id - Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) hari ini menindaklanjuti surat Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, untuk menggelar pelaksanaan Penandatanganan Assessment PIMA, MFSA dan Pendanaan Alternatif NUDP. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Aula Hotel Metro, Bente. Kamis (02/10/2025)
Pelaksanaan assessment Public Investment Management Assessment (PIMA), Municipal Financial Self Assessment (MFSA) serta Pendanaan Alternatif National Urban Development Project (NUDP) merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan investasi publik serta keuangan daerah secara lebih efektif, efisien juga berkelanjutan.
Pada rapat pembukaan tersebut, turut hadir diantaranya, Sekertaris Daerah, Drs. Yusman Mahbub., M.Si yang mana sekaligus membuka acara penandatanganan assessment mewakili Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, Kepala Bappelitbangda, Hasyim S.Pi, Direktur PEID, Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Iwan Kurniawan, ST, .MM, Ketua Pokja Pengembangan Kapasitas NUDP Kab.Morowali, serta seluruh pejabat administrator dan pengawas dari unsur Kementerian Dalam Negeri juga Pemdakab.
Yusman Mahbub mengungkapkan, sebagai salah satu daerah yang tengah berkembang pesat, terkhusus pada sektor industri dan infrastruktur, Kabupaten Morowali membutuhkan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang kuat sehingga setiap investasi publik dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Adapun tujuan dari pelaksanaan assessment tersebut untuk menjadi dasar yang begitu penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan kedepannya, terutama untuk memperkuat konektivitas, pelayanan dasar dan pembangunan berkelanjutan.
Melalui pertemuan tersebut, Pemdakab Morowali berharap melalui kegiatan pelaksanaan assessment tersebut dapat mengarah pada beberapa hal yang mana salah satunya dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan tata kelola investasi publik daerah, meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset dan keuangan secara mandiri juga untuk menemukan alternatif pembiayaan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan.
