BARRU – Ketua DPRD Kabupaten Barru, Drs. H. Syamsuddin, M.Si., memimpin langsung Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Barru, Kamis (25/09/2025).
Agenda utama rapat tersebut adalah penyerahan secara resmi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si.
Rapat paripurna yang digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Barru ini menandai dimulainya tahapan pembahasan dokumen keuangan daerah yang menjadi peta jalan pembangunan Barru selama sisa tahun anggaran.
Ketua DPRD Syamsuddin membuka dan memimpin jalannya sidang, didampingi oleh Para Wakil Ketua dan dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD.
Selain unsur pimpinan dan anggota dewan, rapat penting ini turut dihadiri oleh Unsur Forkopimda, Pj. Sekda Barru, Sekretaris Pengadilan Negeri Barru, Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Setda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga para Camat dan Kepala Desa/Lurah.
Penyerahan dan Respons Fraksi
Dalam sambutannya usai menerima Ranperda, Ketua DPRD Syamsuddin menyampaikan bahwa dokumen yang diserahkan Bupati akan segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menegaskan pentingnya perubahan APBD ini sebagai langkah adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika kebijakan dan memastikan program pembangunan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Bupati Andi Ina Kartika Sari dalam pidatonya menggarisbawahi fokus perubahan APBD 2025 pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal untuk infrastruktur yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi penyerahan ini, seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Barru dalam pemandangan umum secara kolektif menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
Persetujuan ini menunjukkan komitmen dewan untuk segera memproses dan menyempurnakan dokumen anggaran demi kemaslahatan masyarakat Barru.
Di akhir rapat, Ketua DPRD Syamsuddin berharap proses pembahasan dapat berjalan lancar, efisien, dan tuntas sesuai jadwal.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dewan dalam mencermati setiap pos anggaran agar APBD Perubahan 2025 yang ditetapkan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.
