TANGERANG - Kabar baik datang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang pernah tersandung masalah judi. Kementerian Sosial (Kemensos) kini membuka pintu kesempatan kedua bagi mereka untuk kembali menerima bantuan sosial (bansos).
Keputusan ini diambil atas arahan langsung dari Presiden, yang memberikan kesempatan sekali lagi bagi KPM untuk memperbaiki diri. "Ini atas arahan Presiden juga, memang masih boleh dikasih kesempatan sekali lagi. Mereka melakukan reaktifasi dengan datang ke desa atau lewat aplikasi, " ungkap Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Tangerang, Minggu (19/10/2025).
Namun, kesempatan emas ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Mensos menegaskan bahwa reaktifasi atau pendaftaran ulang bansos hanya akan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah. Lebih krusial lagi, KPM yang sebelumnya dicoret dari daftar penerima bansos karena terlibat masalah judi harus dapat dipastikan tidak akan kembali terjerat dalam praktik perjudian online.
"Kalau memang mereka benar-benar butuh yang namanya Bansos. Jadi masih dikasih kesempatan sekali lagi, " pungkasnya, menekankan komitmen Kemensos untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Dalam kesempatan yang sama, Mensos juga membeberkan agenda besar pemerintah dalam melakukan evaluasi data program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Langkah strategis ini bertujuan untuk menyatukan seluruh data ke dalam satu basis data terpadu untuk tugas sosial dan ekonomi nasional.
"Yang selama ini data ini berserakan di berbagai Kementerian termasuk di Kementerian Sosial, sekarang disatukan dan dikelola oleh BPS sehingga tidak ada konflik of interest. Dulu itu Kementerian Sosial pegang data sendiri, menyalurkan sendiri, kemudian dinilai sendiri, " jelasnya.
Dengan sistem baru ini, data penyaluran bansos akan dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kemensos bertugas sebagai penyalur. Evaluasi akan dilakukan setiap tahunnya. "Nah sekarang tidak bisa gitu, datanya dari BPS, kemudian Kementerian Sosial yang menyalurkan, nanti akan dievaluasi setiap tahunnya. Ini adalah langkah strategis pertama yang dilakukan oleh Pak Presiden dan ini menurut saya luar biasa. Mengajak semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah daerah untuk berpedoman pada data yang sama, " tambahnya.
Penyatuan data ini diharapkan membawa dampak positif yang signifikan, memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran. "Satu, supaya bantuan yang diberikan itu tempat sasaran diterima oleh mereka yang berhak. Dan terakhir yang paling penting itu adalah peningkatan kesejahteraan menjadi lebih terukur, " ujar Mensos.
Sebagai bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program perlindungan sosial mengalami peningkatan anggaran yang drastis. Sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, pagu anggaran yang sebelumnya Rp71 triliun untuk 20 juta KPM kini melonjak menjadi lebih dari Rp110 triliun di tahun 2025. "Pagu Anggaran tahun 2025 ini ada Rp71 triliun untuk 20 juta KPM. Tapi di era Bapak Presiden Prabowo itu dinaikkan menjadi Rp110 triliun lebih. Dan ini mungkin terbesar dalam sepanjang sejarah, " tutupnya. (PERS)
