JAKARTA - Sektor pertanian Indonesia dipastikan akan menerima suntikan dana segar senilai total Rp 98, 9 triliun. Dana ini dialokasikan khusus untuk mempercepat program hilirisasi komoditas perkebunan strategis dalam tiga tahun ke depan, sebuah langkah yang disambut antusias oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Angka fantastis ini merupakan bagian dari gelontoran dana Rp 200 triliun yang sebelumnya berada di rekening Bank Indonesia dan kini telah dipindahkan ke lima bank BUMN oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudha Sadewa.
Menteri Amran menjelaskan bahwa dari total dana Rp 200 triliun tersebut, sektor pertanian secara khusus mendapatkan alokasi sebesar Rp 89 triliun. Ia menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan penuh ini, yang diharapkan dapat membawa angin segar bagi perkembangan pertanian nasional.
"Dari Rp 200 triliun kemarin oleh Menteri Keuangan keluarkan ke bank Himbara, kita dapat bagian Rp 89 triliun, ini di sektor pertanian, " ungkap Amran dalam paparannya di rapat koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Perkebunan di kantor Kementerian Pertanian, Senin (22/9/2025). Meskipun detail rinci mengenai kucuran dana Rp 89 triliun ini belum diuraikan lebih lanjut, pernyataan tersebut memberikan gambaran optimisme yang kuat.
Lebih lanjut, Kementerian Pertanian juga akan menerima anggaran tambahan yang signifikan sebesar Rp 9, 9 triliun. Dana ini secara spesifik diperuntukkan bagi pengembangan hilirisasi perkebunan prioritas yang menjadi fokus pemerintah mulai tahun 2025 hingga 2027. Amran berharap pencairan anggaran ini dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dengan Rp 2, 54 triliun pada tahun ini.
"Sekarang anggarannya sudah ada. Anggarannya capai Rp 9, 9 triliun untuk perdana. Ini sudah cair. Jadi, Rp 9, 9 triliun tergantung Bapak Ibu sekarang, " ujar Amran, menekankan kesiapan dan harapan agar dana tersebut dapat segera dimanfaatkan.
Dengan total dana sekitar Rp 98, 9 triliun yang siap dikucurkan, Menteri Amran memiliki harapan besar untuk dapat mengakselerasi hilirisasi perkebunan yang memiliki nilai strategis. Ia optimis bahwa kolaborasi dengan Menteri Dalam Negeri serta para gubernur dan bupati di kurang lebih 200 kabupaten se-Indonesia akan membuahkan hasil signifikan dalam tiga tahun mendatang.
"Kami bersama Pak Mendagri dan gubernur, bupati di kurang lebih 200 kabupaten se-Indonesia, Insyaallah dalam tiga tahun kita dapat melakukan akselerasi, " terangnya, menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan target tersebut.
Rincian alokasi anggaran untuk tahun-tahun mendatang juga telah dipaparkan. Untuk tahun 2026, dianggarkan sebesar Rp 5, 63 triliun, sementara pada tahun 2027 akan dialokasikan Rp 1, 58 triliun. Kementerian Pertanian juga merinci alokasi dana untuk enam komoditas perkebunan unggulan yang menjadi prioritas pemerintah.
Pertama, komoditas tebu mendapatkan alokasi sebesar Rp 1, 52 triliun, mencakup seluruh biaya mulai dari penanaman hingga pengadaan benih. Kedua, kakao dengan alokasi Rp 2, 49 triliun. Ketiga, kelapa sebesar Rp 1, 16 triliun. Keempat, kopi dengan anggaran Rp 2, 16 triliun. Kelima, mete menerima Rp 500 miliar, dan keenam, lada/pala mendapatkan Rp 350 miliar. Angka-angka ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung setiap sektor perkebunan. (PERS)
