PANGKEP SULSEL - Pembangunan desa dan kelurahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pihak yang menikmati manfaat dari wilayah tersebut, termasuk perusahaan. Setiap perusahaan yang beroperasi di daerah, besar maupun kecil, memiliki kewajiban moral dan sosial untuk ikut serta dalam memajukan lingkungan tempat mereka berdiri. Ketika perusahaan masuk ke wilayah desa atau kelurahan, mereka membawa dampak ekonomi sekaligus tanggung jawab sosial yang tidak bisa diabaikan.
Perusahaan hadir bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat sekitar. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), setiap pelaku usaha diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Bantuan tidak selalu harus dalam bentuk uang, tetapi bisa berupa infrastruktur, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan sosial lainnya.
Kita dapat melihat contoh nyata seperti Indomaret, Alfamart, dan PT Cahaya Ujung, BRI, BNI, BPD dan perusahaan lainnya yang telah membuka cabang atau beroperasi di sejumlah di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kehadiran mereka tentu membawa manfaat ekonomi, seperti membuka lapangan kerja. Namun lebih dari itu, masyarakat berharap perusahaan-perusahaan ini ikut berperan aktif membantu pembangunan desa, misalnya dengan memperbaiki jalan, membantu fasilitas pendidikan, atau memberikan program usaha kecil bagi warga sekitar.
Kewajiban membantu pembangunan desa bukan hanya sekadar bentuk kebaikan, melainkan amanat yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74, setiap perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Artinya, ketika perusahaan beroperasi di wilayah tertentu, mereka harus menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Desa dan kelurahan sering kali menjadi lokasi penting bagi kegiatan ekonomi perusahaan — baik untuk membuka toko, gudang, pabrik, maupun mengambil bahan baku. Namun, tanpa keterlibatan sosial dari perusahaan, masyarakat bisa merasa hanya dijadikan “penonton” di tanahnya sendiri. Oleh karena itu, kehadiran perusahaan harus diiringi komitmen nyata untuk membangun bersama.
Bentuk partisipasi bisa bermacam-macam, mulai dari pembangunan sarana publik, pengelolaan lingkungan, hingga pelatihan bagi pemuda dan perempuan desa. Perusahaan juga bisa bermitra dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, kehadiran mereka tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan.
Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Ketika warga merasa dilibatkan dan mendapat manfaat, konflik sosial dapat dihindari. Dukungan masyarakat pun akan tumbuh secara alami, karena mereka melihat bahwa perusahaan tidak sekadar mencari untung, melainkan juga peduli terhadap masa depan desa.
Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial ini. Setiap izin usaha yang diberikan seharusnya disertai dengan kesepakatan program sosial untuk masyarakat. Desa dan kelurahan pun perlu membuat data kebutuhan prioritas agar program CSR benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi warga.
Dengan sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, pembangunan desa dan kelurahan akan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Semua perusahaan yang masuk daerah harus menyadari bahwa keberhasilan usaha mereka tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan lingkungan tempat mereka beroperasi. Saat perusahaan dan masyarakat tumbuh bersama, maka daerah pun akan menjadi kuat, mandiri, dan maju
Pangkep 7 Oktober 2025
Herman Djide
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan
