KERINCI, JAMBI – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci mengeluhkan banyaknya proyek hasil pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang masuk dalam program kerja mereka.
Kondisi ini dinilai semakin membebani OPD, terutama di tengah keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi anggaran. Banyak dinas mengaku kesulitan menjalankan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat karena harus menyesuaikan dengan berbagai usulan pokir yang terus meningkat setiap tahun.
Seorang pejabat di lingkungan Pemkab Kerinci yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa proyek pokir kini hampir selalu mendominasi kegiatan di setiap dinas.
“Sekarang hampir semua dinas ada proyek pokir. Kami jadi kesulitan mengatur program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat karena harus menyesuaikan dengan pokir dari anggota dewan, ” ujarnya.
Fenomena ini kembali menimbulkan sorotan tajam dari publik. Banyak pihak mulai mempertanyakan keseriusan dan komitmen DPRD Kerinci dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama setelah berbagai kasus terkait proyek pokir mencuat ke permukaan.
Sebelumnya, publik dikejutkan dengan skandal proyek pokir Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kerinci, yang menyeret 10 tersangka — mulai dari aparatur sipil negara hingga pihak ketiga pelaksana proyek. Kasus ini bahkan sempat viral di berbagai media dan menjadi buah bibir masyarakat.
Tak berhenti di situ, informasi yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah nama anggota DPRD Kabupaten Kerinci juga ikut disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para tersangka. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya keterlibatan oknum legislatif dalam pengaturan proyek pokir tersebut.
Namun hingga kini, belum ada kejelasan tindak lanjut terhadap nama-nama yang disebut dalam BAP tersebut. Publik pun mendesak agar aparat penegak hukum menuntaskan kasus ini secara transparan, tanpa pandang bulu.
Sementara itu, pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025 juga dilaporkan sempat tertunda. Beberapa sumber menyebut keterlambatan itu disebabkan oleh tarik-ulur antara pihak DPRD dan pemerintah daerah terkait permintaan tambahan alokasi pokir dari sejumlah anggota dewan.
Masyarakat berharap agar dinamika tersebut segera diselesaikan secara terbuka dan profesional. Mereka menilai, sudah saatnya DPRD dan pemerintah daerah kembali fokus pada program pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat, bukan pada kepentingan politik atau kelompok tertentu.(son)
