JAKARTA - Keresahan menyelimuti sejumlah operator SPBU swasta, termasuk raksasa energi seperti Shell, Exxon, dan BP AKR. Mereka mengadu langsung ke Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, di kantornya pada Selasa (7/10/2025). Pertemuan mendesak ini digelar untuk membahas isu krusial: kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kian nyata di stasiun pengisian bahan bakar umum milik swasta.
Tak hanya dihadiri perwakilan investor, forum penting ini juga dihadiri Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, beserta perwakilan dari Pertamina Patra Niaga. Menurut Todotua, pertemuan ini merupakan respons langsung atas surat aduan yang dilayangkan para pelaku usaha swasta terkait pembatasan kuota impor BBM di SPBU mereka.
"Jadi kita kumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha ini, swasta ini, kepada Kementerian kami mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita, kaitannya dengan adanya isu pembatasan terhadap kuota impor bahan bakar yang dijual, yang non-subsidi dijual oleh SPBU para pelaku usaha, " jelas Todotua dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta.
Todotua menegaskan kesiapan pihaknya untuk turut serta mengelola isu yang mengancam kepastian investasi di Tanah Air. Ia mengidentifikasi pergeseran pola pembelian BBM oleh masyarakat sebagai salah satu akar masalah kekosongan stok di SPBU swasta.
Ia memaparkan, fenomena beralihnya konsumen BBM subsidi ke BBM non-subsidi, termasuk di SPBU swasta, telah meningkatkan volume penjualan secara signifikan. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada kuota yang tersedia.
"Ini kan karena adanya pergerakan atau shifting demand consume daripada masyarakat yang selama ini menggunakan yang subsidi kepada non-subsidi sehingga ini berimpact terhadap bertambahnya volume daripada kuota penjualan daripada teman-teman SPBU pihak swasta yang lain-lainnya, " bebernya.
Lebih lanjut, Todotua menekankan peran vital negara dalam menjaga iklim investasi yang kondusif, mengingat para investor telah memiliki strategi investasi yang matang, baik yang sudah berjalan maupun yang direncanakan. Ia menggarisbawahi pentingnya mempertahankan investasi yang sudah ada, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap perekonomian nasional.
"Jadi existing investment yang ada itu tentunya pasti akan mempunyai impact terhadap ekosistem ekonomi yang sudah terbangun, baik sebagai penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya industri-industri misalnya UMKM atau industri vendor supporting terhadap keberadaan investasi itu sendiri dan ini yang harus kita jaga dan kita kelola, " beber Todotua.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, lanjutnya, juga telah memberikan masukan kepada Kementerian ESDM selaku kementerian teknis terkait. Meski belum ada jawaban detail, Todotua menyuarakan optimisme akan segera ditemukannya solusi untuk permasalahan yang dihadapi.
"Nah kalau umpama ada isu perkembangan begini, kita pun negara hadir untuk bisa mengkomunikasikan dalam hal ini dan kita sesama kementerian juga kan harus berkolaborasi, berbicara konteks ini kan stakeholdernya negara, kami, para pelaku usaha dan masyarakat, " tutupnya. (PERS)
