JAKARTA - Dalam upaya ambisius menciptakan 19 juta lapangan kerja selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menempatkan penguatan investasi dan deregulasi kebijakan sebagai garda terdepan strateginya. Langkah ini diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai angka 8 persen, yang dinilai sebagai prasyarat krusial untuk membuka pintu lapangan kerja baru.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi utama. "Bicara tentang lapangan pekerjaan, syarat pertama adalah (ekonomi) kita harus tumbuh. Kita harus optimistis, kita harus confident. Karena kalau tanpa ada pertumbuhan, apa yang mau kita ciptakan?" ujar Ferry dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian, Senin (20/10/2025).
Untuk mewujudkan visi ini, pemerintah berkomitmen penuh memperkuat iklim investasi. Salah satu terobosan signifikan adalah penyederhanaan perizinan dan pemangkasan hambatan birokrasi yang selama ini menjadi momok bagi arus modal. Sebagai bukti nyata, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengatasi kendala perizinan.
Melalui penerapan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, proses perizinan kini menjadi lebih gesit, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pelaku usaha. Pendekatan ini didasarkan pada tingkat risiko dari setiap kegiatan usaha, memastikan efisiensi tanpa mengorbankan keamanan.
Tak hanya itu, pemerintah juga membentuk tim percepatan debottlenecking yang bertugas mengurai kerumitan kebijakan dan memastikan adanya service level agreement (SLA) perizinan yang jelas dan terukur. Kehadiran tim ini memberikan harapan baru bagi percepatan realisasi investasi.
Selain fokus pada kebijakan makro, Ferry juga menyoroti peran vital sektor-sektor padat karya. Industri manufaktur, sektor pariwisata yang memiliki ekosistem luas, serta sektor pertanian yang menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah, digadang-gadang akan menjadi motor penggerak utama penciptaan lapangan kerja. "Pertanian itu salah satu backbone kita. Makanya tadi dengan berbagai program ketahanan pangan, subsidi pupuk kita perbaiki. Kemudian juga kita punya program kredit usaha ala sintan, " jelasnya.
Program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut diandalkan sebagai mesin penciptaan kerja. Ferry memproyeksikan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi menciptakan rata-rata 34 lapangan kerja langsung, dengan efek ganda yang signifikan bagi perekonomian daerah.
Lebih lanjut, pemerintah membuka jalan lebar bagi lulusan perguruan tinggi untuk segera terhubung dengan pasar kerja melalui program magang bersertifikat selama enam bulan. "Nah ini kemudian coba dibuka dengan magang tadi. Magang tadi harapannya dalam enam bulan ini, mahasiswa kita yang within 1 year baru lulus, itu kita harus ekspos ke pekerjaan. Sehingga akses mereka ke pasar tenaga kerja itu bisa lebih baik gitu ya, " terang Ferry.
Kuota untuk Magang Nasional 2026 telah ditetapkan sebanyak 100 ribu orang, dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama akan menampung 20 ribu peserta, sementara tahap kedua diikuti oleh 80 ribu peserta. Pelaksanaan Magang Nasional 2025 tahap II sendiri dijadwalkan akan bergulir pada November mendatang, membuka kesempatan emas bagi para pencari kerja. (PERS)