JAKARTA - Pemerintah mengumumkan alokasi dana fantastis sebesar Rp83 triliun pada tahun 2026. Dana ini secara khusus diperuntukkan untuk memajukan dan mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Sebuah langkah strategis yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat pedesaan.
Menurut Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Subandono, dana segar ini akan ditempatkan di lembaga perbankan. Hal ini memastikan bahwa koperasi desa dapat mengaksesnya secara langsung melalui skema pembiayaan yang telah dirancang secara cermat. Fleksibilitas menjadi kunci, di mana koperasi berkesempatan mengajukan pinjaman hingga Rp3 miliar.
Syarat pinjaman ini sangat menarik: tenor maksimal enam tahun, bunga yang sangat kompetitif hanya 6 persen per tahun, serta masa tenggang (grace period) yang memadai, yaitu antara 6 hingga 8 bulan. Dana ini pun fleksibel dapat dialokasikan untuk kebutuhan operasional sehari-hari (opex) maupun untuk investasi jangka panjang melalui belanja modal (capex).
“Kami bersama Kementerian Koperasi, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri telah menyusun surat keputusan bersama (SKB) agar pelaksanaan program ini bisa dipercepat, ” ujar Subandono pada hari Kamis (23/10/2025) di Jakarta.
Subandono menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang dan gerai menjadi prioritas utama. Selama ini, ketiadaan fasilitas tersebut kerap menjadi batu sandungan bagi kelancaran operasional koperasi desa.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono telah menargetkan bahwa sebanyak 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang telah memiliki legalitas resmi, diharapkan dapat beroperasi penuh pada Maret 2026. Fokus utama saat ini adalah pembangunan fisik.
Termasuk dalam pembangunan fisik ini adalah penyediaan gudang, gerai, serta berbagai sarana dan prasarana pendukung lainnya, demi memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya.
Ferry Juliantono menyebutkan bahwa hingga Oktober 2025, proses pembangunan infrastruktur pendukung koperasi telah menyentuh sekitar 5.000 titik desa. Angka ini dipastikan akan terus bertambah secara bertahap seiring dengan berjalannya program.
Kepala Badan Pengelola BUMN, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa penyaluran plafon Rp3 miliar per koperasi akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing unit. “Pada tahap awal ini semua fasilitas yang diberikan sama, model bisnis sama, hingga pembangunan fisik sama, ” kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Kamis.
“Selanjutnya, pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih akan lebih spesifik sesuai kebutuhan masing-masing kopdes, seperti desa petani, nelayan, dan lainnya. Juga, disesuaikan dengan hasil produk dari desa-desa, ” tambahnya, mengindikasikan adanya adaptasi program sesuai karakteristik dan potensi lokal. (PERS)
