Lanny Jaya, Papua - Aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan di Tanah Papua. Dalam sebuah operasi militer terencana di wilayah pegunungan Yiginua, Kabupaten Lanny Jaya, pasukan TNI berhasil menguasai markas kelompok separatis bersenjata pimpinan Purom Okiman Wenda, tokoh yang dikenal sebagai dalang serangan terhadap Kapolda Papua tahun 2012.
Kelompok yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini selama bertahun-tahun diketahui aktif melakukan serangan bersenjata, pemerasan, dan intimidasi terhadap warga sipil di sekitar Kampung Ninabua, Distrik Yiginua. Mereka kerap menggunakan kekerasan dan ancaman senjata api untuk menekan masyarakat agar menuruti perintah mereka.
Kepala Suku Kampung Ninabua, Yakob Kogoya, mengaku lega dan bersyukur atas keberhasilan TNI menguasai markas kelompok separatis tersebut.
“OPM pimpinan Purom Okiman Wenda sering mengganggu keamanan kami, menakuti warga, bahkan merampas hasil jerih payah masyarakat. Kami sangat mendukung kehadiran TNI di wilayah kami. Ini demi keselamatan dan ketenangan warga, ” ujar Yakob, Senin (6/10/2025).
Nada serupa disampaikan Alinus Wenda, Tokoh Pemuda Kampung Ninabua. Ia menuturkan bahwa selama ini masyarakat hidup dalam bayang-bayang ketakutan akibat aksi brutal kelompok Purom.
“Kami sering dipaksa memberikan bahan makanan dan uang. Kalau menolak, mereka todongkan senjata. Kehadiran TNI membuat kami kembali merasa aman. Ini bukti bahwa negara tidak tinggal diam, ” ujarnya tegas.
Keberhasilan TNI menguasai markas kelompok separatis ini bukan hanya keunggulan taktis militer, tetapi juga simbol hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat Papua. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai teror yang selama ini menghambat aktivitas warga dan pembangunan di wilayah pegunungan Papua.
Operasi ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk memastikan Papua aman dan damai, sekaligus menegaskan bahwa setiap ancaman bersenjata terhadap kedaulatan negara akan dihadapi dengan tegas namun terukur, sesuai dengan prinsip hukum dan kemanusiaan.
(APK/ Redaksi (JIS)
