JAKARTA - Keputusan tegas diambil oleh pemerintah Indonesia terkait partisipasi atlet senam Israel dalam kejuaraan dunia yang akan digelar di Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi bahwa tidak ada visa yang akan diberikan kepada para atlet tersebut.
“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19–25 Oktober yang akan datang, ” tegas Yusril dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Kamis.
Langkah ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Yusril menekankan pidato Presiden di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan posisi Indonesia yang tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum negara tersebut mengakui kemerdekaan Palestina. Ini adalah prinsip yang tak bisa ditawar.
Lebih dari itu, sikap pemerintah ini juga mencerminkan aspirasi dan suara masyarakat Indonesia yang sangat kuat. Yusril menyatakan bahwa pemerintah telah menyimak dengan seksama penolakan keras yang datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi masyarakat keagamaan, pemerintah daerah, hingga partai politik, terkait rencana kedatangan atlet Israel.
“Kami ingin menjelaskan bahwa pemerintah tegas dan konsisten sikapnya terhadap Israel dan tidak akan memberikan visa kepada enam atlet Israel yang, menurut berita-berita media Israel, akan hadir dalam kompetisi kejuaraan senam artistik dunia di Jakarta, ” ujarnya.
Koordinasi matang telah dilakukan di internal Kemenko Kumham Imipas. Yusril mengaku telah berbicara langsung dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Menurut penjelasan Agus, sempat ada tawaran surat sponsorship dari federasi olahraga senam artistik. Namun, menyadari sikap tegas pemerintah Indonesia, federasi tersebut akhirnya menarik kembali surat sponsorship yang diajukan.
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 rencananya akan diselenggarakan di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025. Kabar mengenai potensi keikutsertaan Israel telah memicu gelombang penolakan dari berbagai kalangan di tanah air.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga telah menegaskan posisinya. Ia menyatakan tidak akan mengizinkan kehadiran atlet Israel di Jakarta dalam kondisi saat ini. Anies berharap pemerintah dan organisasi terkait dapat mempertimbangkan kembali secara matang keputusan mengundang atlet dari Israel.
“Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan, ” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah untuk menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berpihak pada kemanusiaan, sesuai dengan amanat konstitusi. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak kembali mengalami kejadian serupa terkait keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional.
“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional, ” tegas Sukamta.
