JAKARTA - Dalam sebuah talk show khusus Nota Keuangan dan RAPBN 2026 (CNBC Indonesia, Host; Chairul Tanjung), Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria, membeberkan secara gamblang peta masalah, strategi pembenahan, dan arah masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Diskusi ini menjadi sorotan karena menyinggung langsung mandat Presiden Prabowo agar Danantara berkontribusi hingga 50 miliar dolar AS, setara sekitar Rp800 triliun, bagi fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Doni mengungkap, saat ini Indonesia memiliki 1.046 perusahaan di bawah payung BUMN, mulai dari anak hingga cicit perusahaan. Namun, 97 persen dividen berasal hanya dari delapan perusahaan besar, sementara 52 persen BUMN merugi dengan total kerugian sekitar Rp50 triliun per tahun akibat inefisiensi.
Menurutnya, pembenahan tidak bisa instan, melainkan melalui tahapan terukur. Tahap pertama adalah 'fundamental business review' terhadap setiap entitas untuk menilai kelayakan industri, analisis kompetitor, dan kapabilitas internal.
Hasilnya akan menjadi dasar untuk konsolidasi besar-besaran, memangkas jumlah perusahaan menjadi 228 entitas yang fokus pada skala besar, model bisnis yang jelas, arus pendapatan berkelanjutan, dan tata kelola transparan.
Tahap berikutnya adalah merger dan akuisisi sekitar 300 perusahaan, serta 'spin-off' unit-unit di luar inti bisnis—seperti rumah sakit dan hotel dari Pertamina—agar BUMN fokus pada 'core competency".
Doni juga menegaskan komitmen profesionalisme, menyebut tidak ada intervensi Presiden dalam penunjukan direksi. Pemilihan dilakukan tim assessment profesional yang mencocokkan kebutuhan perusahaan dengan profil pemimpin, bahkan merekrut eksekutif berpengalaman dari sektor swasta, seperti mantan CEO Coca-Cola untuk mengatasi masalah distribusi di Semen Indonesia.
Pembahasan berlanjut pada program Koperasi Merah Putih (KMP) yang menjadi instrumen pemberdayaan desa dan kelurahan.
Anggito Abimanyu menjelaskan skema pendanaan kreatif yang melibatkan bank-bank Himbara dengan bunga rendah 6 persen, dijamin sebagian oleh pemerintah, dan didukung mekanisme "intercept" dari dana desa jika terjadi gagal bayar. Artinya, dana desa akan dipotong langsung sebagai penjamin pinjaman ketika koperasi menunggak cicilan.
Mekanisme ini tidak hanya mengurangi risiko bagi bank, tetapi juga menjadi penegasan agar pemerintah desa dan masyarakat desa aktif mengawasi kinerja koperasi, serta bersama-sama menggerakkan usaha agar tetap produktif.
Dana pinjaman dibagi 20 persen untuk belanja modal (Capex) dan 80 persen untuk operasional (Opex) agar koperasi mampu mencicil dari hasil usahanya sendiri. Melalui kemitraan dengan BUMN seperti Pertamina dan Kimia Farma, koperasi akan menjadi agen distribusi LPG, pupuk, apotek desa, hingga layanan ritel.
Secara politik, Misbakhun menekankan bahwa KMP merupakan intervensi Presiden untuk memutus mata rantai praktik ijon, rentenir, dan penyalahgunaan subsidi di desa. Selama ini, harga LPG bersubsidi dan pupuk kerap dimainkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga masyarakat tidak menikmati harga resmi.
Dengan koperasi yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat, perputaran ekonomi di desa diharapkan lebih sehat, transparan, dan menguntungkan warga langsung, seraya mengikis peran perantara yang merugikan.
Program ini juga diharapkan mampu meniru model stabilisasi komoditas seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, di mana negara menanggung stok strategis untuk menjaga harga dan pasokan.
Doni menegaskan dukungan BUMN melalui pembiayaan yang terstruktur secara komersial namun berpihak pada rakyat, demi mendorong produktivitas desa sekaligus memperkuat ekonomi nasional dari akar rumput. (IG)
