PANGKEP SULSEL - Pembangunan desa dan kelurahan kerap terhambat bukan hanya karena faktor keterbatasan anggaran, melainkan juga lemahnya perencanaan berbasis data. Banyak desa tidak memiliki pemetaan potensi yang jelas, sehingga program pembangunan terkesan cenderung bersifat rutinitas tanpa arah yang kuat. Tanpa data yang valid, sulit menentukan prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Selain itu, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu yang sering terabaikan. Aparat desa/kelurahan yang kurang terlatih dalam manajemen dan pemanfaatan teknologi modern membuat pelaksanaan program berjalan lambat. Ditambah dengan rendahnya partisipasi masyarakat, pembangunan menjadi beban pemerintah semata, padahal seharusnya gotong royong dan keterlibatan aktif warga menjadi kunci percepatan.
Tidak kalah penting, lemahnya koordinasi antar pihak juga memperlambat laju pembangunan. Desa dan kelurahan sering berjalan sendiri tanpa sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, dunia usaha, maupun akademisi. Padahal, jika potensi lokal dikelola dengan dukungan lintas sektor, pembangunan akan lebih cepat dan berkelanjutan. Maka, mengurai benang kusut ini perlu langkah serius: perencanaan berbasis data, peningkatan kapasitas SDM, dan membangun kolaborasi yang nyata.
Ada beberapa faktor utama yang sering menyebabkan desa dan kelurahan mengalami kelambatan pembangunan, di antaranya:
1. Keterbatasan Data dan Perencanaan
Banyak desa/kelurahan belum memiliki data akurat tentang potensi, jumlah penduduk, sumber daya, dan kebutuhan masyarakat. Tanpa data yang baik, perencanaan pembangunan sering tidak tepat sasaran dan berjalan lambat.
2. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul
Aparat desa/kelurahan kadang kekurangan kemampuan dalam manajemen, teknologi, maupun inovasi. Akibatnya, program pembangunan tidak berjalan maksimal meskipun dana tersedia.
3. Pengelolaan Anggaran yang Kurang Efektif
Dana desa maupun anggaran kelurahan sering tidak diprioritaskan sesuai kebutuhan mendesak, bahkan ada yang tersendat karena administrasi lambat atau penyalahgunaan.
4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat
Pembangunan akan cepat jika warga ikut terlibat. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang bersikap pasif, kurang gotong royong, atau hanya menunggu bantuan dari pemerintah.
5. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses
Desa/kelurahan yang sulit dijangkau transportasi, minim fasilitas dasar (jalan, air, listrik, internet) akan lebih lambat berkembang dibanding yang sudah terbuka aksesnya.
6. Koordinasi Lintas Pihak Lemah
Pembangunan desa/kelurahan seharusnya melibatkan pemerintah daerah, swasta, LSM, hingga perguruan tinggi. Tapi sering kali koordinasi lemah sehingga program berjalan parsial dan tidak berkesinambungan.
Pangkep 13 September 2025
Herman Djide
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan
