MOROWALI, Sulawesi Tengah – Gelombang protes terkait layanan listrik kembali bergulir di Kabupaten Morowali. Massa Aksi demo yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten (GRD KK-Morowali) dan Laskar Anti Korupsi Pejuang-45 (LAKIP 45) menggelar demonstrasi di depan kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bungku pada Jumat (9/1) petang. Aksi ini merupakan puncak kekesalan masyarakat atas seringnya terjadi pemadaman listrik yang dinilai merugikan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
Aksi dimulai dengan long march dari perempatan lampu merah Fonuasingko, Desa Bente, Bungku Tengah, menuju kantor PLN ULP Bungku di Jalan KTM. Sepanjang perjalanan, massa terus menyuarakan orasi, membentangkan spanduk dan poster bertuliskan tuntutan-tuntutan mereka. Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian untuk menjaga ketertiban.
Koordinator Aksi, Reza, dalam orasinya dengan lantang menyampaikan kekecewaan masyarakat. Ia menyoroti ironi bahwa Morowali, yang dikenal sebagai pusat investasi strategis nasional dengan kekayaan yang setara dengan DKI Jakarta, justru mengalami krisis pasokan listrik yang parah. "Ini sangat memprihatinkan. Masyarakat harus merasakan dampak buruk dari ketidakstabilan listrik ini, " ujarnya.
Ketua LAKIP 45, Amirudin Mahfud, menambahkan bahwa pemadaman yang tidak terjadwal telah menyebabkan kerugian ekonomi bagi banyak pelaku UMKM, kerusakan peralatan elektronik, dan terganggunya kegiatan pendidikan. "Kami mendukung investasi, tetapi kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, " tegasnya.
Adapun lima tuntutan utama yang diajukan oleh GRD dan LAKIP 45 adalah:
1. Pencopotan Kepala PLN ULP Bungku Morowali, yang dinilai tidak mampu mengatasi masalah kelistrikan.
2. Penghentian pemadaman bergilir yang sering terjadi tanpa pemberitahuan.
3. Pemberian kompensasi yang layak kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman.
4. Audit menyeluruh terhadap PLN ULP Bungku untuk mengungkap akar masalah ketidakstabilan pasokan listrik.
5. Perbaikan dan pembaruan infrastruktur kelistrikan yang sudah usang dan tidak memadai.
"Kami tidak akan berhenti berjuang sampai semua tuntutan ini dipenuhi, " tegas Amrin, Ketua GRDK Morowali, di hadapan massa aksi. "Kami akan terus mengawal isu ini sampai tuntas. Morowali layak mendapatkan layanan listrik yang berkualitas."
Kepala PLN ULP Bungku, Ika Safitri Ismail, yang hadir menemui massa aksi, menjelaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pemadaman bergilir. Ia menyebutkan bahwa pemadaman yang terjadi disebabkan oleh gangguan insidentil, seperti faktor alam (pohon tumbang, petir) dan kerusakan jaringan. "Kami terus berupaya untuk meminimalkan dampak gangguan dan mempercepat pemulihan pasokan listrik, " ujarnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile agar dapat segera ditindaklanjuti.
Namun, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh massa aksi. Mereka berpendapat bahwa PLN seharusnya memiliki langkah antisipasi dan penanganan yang lebih baik terhadap gangguan insidentil. Mereka juga mempertanyakan mengapa gangguan tersebut sering terjadi dan menyebabkan pemadaman yang berlangsung lama.
Sebagai solusi, disepakati bahwa akan digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Morowali pada Senin (12/1/2026). RDP ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mencari solusi komprehensif atas permasalahan kelistrikan di Morowali.
"Kami berharap agar DPRD dapat menjadi mediator yang baik antara masyarakat dan PLN, " ujar salah seorang perwakilan massa aksi. "Kami ingin agar masalah ini segera diselesaikan dan masyarakat Morowali dapat menikmati layanan listrik yang handal dan berkualitas."
RDP dengan DPRD Morowali diharapkan dapat memberikan titik terang dan solusi konkret bagi permasalahan kelistrikan yang telah lama menghantui masyarakat Morowali. Masyarakat berharap agar suara mereka didengar dan PLN dapat mengambil langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan pasokan listrik yang stabil dan handal.
GRD dan LAKIP 45 menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga tuntas dan memastikan bahwa semua tuntutan masyarakat dapat direalisasikan. Mereka juga mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi yang lebih besar jika tidak ada tindakan nyata dari pihak terkait.
