DPRD Fraksi Gerindra dan Jaga Leuweung Minta Gubernur Jabar Segera Tangani Rusaknya Kawasan Hutan Gunung Sirahwarang Pangandaran

PANGANDARAN JAWA BARAT – Hutan yang dulunya berfungsi sebagai daerah resapan air dan sumber pengairan sawah kini berubah gundul menjadi lahan terbuka tanpa vegetasi. Kondisi ini terjadi akibat bertahun-tahun pembalakan liar, alih fungsi lahan, dan kurangnya perhatian terhadap rehabilitasi lingkungan. 

 
Kerusakan hutan Perhutani di Kawasan Gunung Sirah Warang yang membelah empat desa, Kalijaya (kab ciamis) desa Jadikarya, desa Bangunkarya dan desa  Bungurraya Kabupaten Pangandaran, memasuki tahap yang mengkhawatirkan. 

Fungsi hutan tersebut sangat vital, tidak hanya bagi ekosistem, tetapi juga bagi kehidupan sehari-hari masyarakat terutama para petani yang menggantungkan hidupnya dari pertanian. Pasalnya, kawasan hutan Perhutani ini menjadi hulu dari beberapa aliran sungai dan irigasi yang menyuplai air ke sawah-sawah milik warga kecamatan Cijulang, Parigi, Sidamulih, Kalipucang, Padaherang dan Kecamatan Pangandaran kabupaten Pangandaran "kata Refi Apriadi", Ketua Jaga Leuweung Kabupaten Pangandaran saat dikonfirmasi di rumahnya, Desa Selasari Parigi, Rabu (9/04/2025). 

" Dulu aliran air dari hutan Perhutani ini tidak pernah putus meskipun di musim kemarau, namun sekarang, disaat musim hujan sawah kebanjiran. Di saat musim kemarau datang, sawah-sawah warga mengalami kekengering berkepanjangan dan tanaman padi gagal tumbuh karena kekurangan air "ucapnya".

Menurut Refi, kami 
sudah melakukan inisiatif kecil-kecilan dengan menanam pohon-pohon produktif secara swadaya di lahan hutan ini. Namun, skala kecil tidak cukup untuk memulihkan fungsi ekosistem hutan yang sudah rusak parah.

Karena kawasan gunung Sirah Warang ini berada di dua Kabupaten, maka kami atas nama Masyarakat Peduli Hutan minta Bapak Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat untuk segera turun tangan karena kondisi hutannya sudah sangat parah. Kami butuh bibit, alat dan pendampingan. Kami siap kerja sama, warga di sini juga mulai sadar pentingnya hutan. Tapi kami tidak bisa berjuang sendiri "katanya".

Refi pun melihatnya, kondisi seperti ini menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Daerah dan Provinsi bahwa kerusakan hutan ini tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga langsung menurukan daya beli masyarakat dan ketahanan pangan. 

Jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin krisis air dan gagal panen akan menjadi masalah tahunan yang berkepanjangan di Kabupaten Pangandaran "ujarnya".

Sementara, Dede Sutiswa Atmaja selaku anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Pangandaran menilai bahwa kerusakan hutan Perhutani gunung Sirah Warang di Desa Bangunkarya dan Desa Kalijaya ini berdampak langsung pada sektor pertanian, yang mana ketersediaan air merupakan persoalan serius di beberapa  kecamatan di kabupaten Pangandaran, ini harus segera ditangani dengan
serius. 

“Kami sangat mendukung jika hutan Perhutani Gunung Sirah Warang dijadikan prioritas dalam program penghijauan yang sedang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Dedi Mulyadi. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi menyangkut ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat Pangandaran "tegasnya".

Dede Sutiswa juga meminta agar Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi, Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian bisa berkoordinasi untuk merancang langkah terintegrasi yang tidak hanya menanam pohon, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kawasan hutan secara berkelanjutan.
Program penghijauan yang dimaksud adalah bagian dari Program strategi “Jabar Asri 2030” yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat "katanya".

Menurut Dede Sutiswa, program ini kan menargetkan rehabilitasi 1.000 hektar lahan kritis sepanjang tahun 2025.
Dede Sutiswa juga menyebut bahwa Pangandaran memang masuk dalam wilayah yang berisiko tinggi terhadap degradasi lingkungan, namun masih dalam tahap pemetaan untuk penentuan skala prioritas intervensi "ucapnya".

Tambah Dede, kami memahami kondisi di Pangandaran, termasuk di beberapa desa dan kecamatan. Tapi untuk masuk dalam program penghijauan, perlu kesiapan dari pihak desa-desa terkait, termasuk data lahan, potensi partisipasi masyarakat berkelanjutan, dukungan dari TNI dan Polri serta dukungan infrastruktur lokal. Bila semua itu lengkap, akan sangat membantu percepatan prosesnya "ujar Dede". (Anton AS)