SEMARANG - Geger kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen di Kabupaten Pati akhirnya membuahkan respons tegas dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang diwakili oleh Wakil Gubernur, Luthfi Effendi. Menurut Luthfi, langkah Bupati Pati, H.M. Sudewo, ternyata tak mengikuti arahan dan rekomendasi dari Pemprov Jateng yang sudah disampaikan sejak April lalu.
"Sudah konsultasikan sebenarnya. 12 April Sekda kirim surat verifikasi ke Pemprov, " kata Luthfi, Kamis (14/8/2025), seusai rapat terbatas bersama Forkopimda di kantornya.
Melalui Biro Hukum Pemprov, pada 22 April lalu, Pemkab Pati diundang untuk rapat koordinasi. Dalam pertemuan tersebut, ada tiga aspek penting yang harus dipenuhi agar kenaikan PBB bisa diterapkan secara sah dan tidak merugikan masyarakat. "Satu, harus tunjuk pihak ketiga untuk melakukan asistensi atau kajian. Kemudian yang kedua tidak membahayakan masyarakat, yang ketiga disesuaikan dengan kemampuan wilayah, " jelas Luthfi.
Namun, kata dia, ketiga poin hasil rapat itu tak kunjung dilaporkan kembali ke Pemprov Jateng. Kajian mendalam pun tidak pernah sampai di meja gubernur. "Kajiannya belum ada. Kajian belum sampai di sini. Ini menjadi teguran juga untuk Pemda Pati agar tidak dilakukan kembali, " tegasnya.
Langkah Bupati Pati yang nekat menaikkan PBB-P2 tanpa melengkapi syarat itu pun akhirnya dibatalkan. "Dan kemarin sudah dibatalkan (kenaikan PBB-P2 250 persen). Tinggal kita lakukan pembinaan, " ujar Luthfi.
Mengenai isu pemakzulan Bupati Sudewo yang tengah digodok DPRD Pati melalui hak angket, Luthfi mengaku akan menghormati proses yang sedang berjalan. "Semuanya kita berikan wadah yaitu di DPRD. Kita tunggu hasilnya, apakah nanti hasilnya dalam waktu 60 hari nanti akan kita tunggu, " pungkasnya. (PERS)
