Hendri Kampai: Jangan Banyak Berharap kepada Pemimpin yang Berselingkuh dengan Oligarki

POLITIK - Di tengah hiruk-pikuk dinamika politik Indonesia, tak jarang kita mendapati pemimpin yang seolah-olah hadir dengan janji-janji manis dan program-program muluk yang mengusung kesejahteraan rakyat.

Namun, pada kenyataannya, banyak dari mereka yang justru terperangkap dalam jebakan kekuasaan yang didorong oleh oligarki—kelompok-kelompok elit yang mengendalikan kebijakan demi keuntungan pribadi dan kelompok.

Pemimpin semacam ini, yang berselingkuh dengan oligarki, memiliki tujuan yang jauh dari kemakmuran rakyat. Sebaliknya, mereka berusaha keras untuk terus mempertahankan sistem yang membuat rakyat tetap dalam posisi tertindas dan bodoh.

Oligarki, yang seringkali berupa konglomerat bisnis dan politisi, telah lama memanfaatkan posisi strategis dalam pemerintahan untuk memperkaya diri mereka. Mereka bukan hanya mengontrol sektor-sektor vital negara, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan publik.

Ketika seorang pemimpin berselingkuh dengan oligarki, maka agenda negara akan lebih didominasi oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang hanya peduli dengan keuntungan jangka pendek mereka, tanpa memperhatikan nasib rakyat banyak. Hasilnya, kebijakan yang diambil cenderung menguntungkan segelintir orang saja, sementara rakyat kecil, yang menjadi mayoritas, terabaikan.

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah fakta bahwa pemimpin seperti ini akan berusaha mempertahankan status quo dengan membodohi rakyat. Mereka akan mengemas berbagai program bantuan sosial dan amplop politik sebagai cara untuk memperoleh dukungan dari rakyat, terutama menjelang pemilu.

Mereka memberikan bantuan sesaat yang hanya bertujuan untuk meraih suara, bukan untuk meningkatkan kualitas hidup jangka panjang rakyat. Sumber daya yang ada—baik sumber daya manusia maupun alam—akan terus dieksploitasi demi keuntungan para elit, sementara rakyat tetap berada dalam keadaan miskin dan terbelakang.

Dalam konteks ini, pemimpin yang berkolaborasi dengan oligarki tidak hanya menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar, tetapi juga merusak fondasi keadilan sosial.

Rakyat yang miskin dan tidak berpendidikan akan terus dijadikan objek manipulasi politik, dengan diberikan sedikit bantuan yang hanya bertahan sejenak. Mereka akan terus disuap dengan amplop-amplop menjelang pemilu, yang meskipun tampak murah, namun sebenarnya hanya memperdalam ketidakberdayaan mereka.

Rakyat yang tidak memahami hak-hak mereka, yang tidak diberikan pendidikan yang layak, akan mudah dipengaruhi dan lebih menerima tawaran suap dari politisi yang hanya memikirkan masa depan mereka sendiri.

Penting untuk dipahami bahwa pemimpin yang berselingkuh dengan oligarki tidak hanya merugikan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga menghancurkan potensi negara dalam jangka panjang. Sumber daya manusia, yang seharusnya menjadi aset utama bagi pembangunan negara, justru menjadi terbelakang karena kurangnya pendidikan yang berkualitas.

Sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk kemakmuran bersama malah dieksploitasi habis-habisan untuk keuntungan segelintir orang. Oleh karena itu, ke depan kita harus berhati-hati dalam memilih pemimpin. Kita tidak boleh lagi terjebak pada janji-janji kosong yang hanya bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan elit yang tidak peduli pada nasib rakyat.

Dalam sebuah negara yang seharusnya berdiri atas dasar keadilan dan kesejahteraan sosial, keberadaan oligarki yang bekerja sama dengan pemimpin untuk menjajah rakyatnya adalah pengkhianatan terhadap cita-cita tersebut. Rakyat yang bijak harus menyadari bahwa kemiskinan dan kebodohan bukanlah takdir, melainkan akibat dari sistem yang tidak adil. Oleh karena itu, mari kita berhenti berharap kepada pemimpin yang hanya datang dengan agenda pribadi dan elit.

Sudah saatnya kita memilih pemimpin yang benar-benar peduli kepada rakyatnya, yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Karena hanya dengan begitu, kita bisa mengakhiri siklus penjajahan dalam bentuk baru ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 10 Maret 2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi