ORLANDO - Langkah berani Indonesia untuk menjejakkan kaki di kancah antariksa global semakin nyata. Sebuah visi ambisius sedang diwujudkan: pembangunan bandar antariksa yang akan menempatkan Nusantara di peta dunia sebagai pusat peluncuran satelit. Dua lokasi strategis telah diidentifikasi sebagai kandidat utama, yaitu Biak di Papua dan Morotai di Maluku Utara.
Pemilihan kedua wilayah ini bukan tanpa alasan kuat. Keunggulan utama yang ditawarkan adalah kedekatan dengan garis khatulistiwa. Wahyudi Hasbi, Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN, menjelaskan keuntungan fundamental dari posisi geografis ini.
"Posisi ini memungkinkan penghematan bahan bakar roket untuk mencapai orbit dibandingkan peluncuran dari negara subtropis, " ungkapnya saat ditemui di Orlando, sela-sela peluncuran Satelit Nusantara Lima milik PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN).
Selain itu, kedua lokasi ini menawarkan jalur penerbangan roket yang aman. Arah timur dan utara yang menghadap laut lepas menjamin keselamatan, jauh dari permukiman penduduk. Studi kelayakan awal yang telah dilakukan oleh BRIN (sebelumnya LAPAN) mengonfirmasi potensi besar Biak dan Morotai untuk bertransformasi menjadi bandar antariksa kelas dunia.
Namun, perjalanan menuju cita-cita besar ini tentu tidak mulus. Berbagai tantangan, terutama terkait regulasi dan isu lingkungan, perlu diatasi. BRIN berkomitmen untuk mengadopsi standar keselamatan internasional yang ketat, sejalan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa yang saat ini menanti persetujuan Presiden.
Menyikapi isu tanah adat di Biak, BRIN telah menyiapkan langkah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah setempat. Pendekatan ini akan mengacu pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, demi memastikan hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi.
Dukungan terhadap proyek vital ini juga datang dari berbagai pihak. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Wayan Toni Supriyanto, menekankan pentingnya regulasi yang efisien.
"Kita harus mendukung pembangunan bandar antariksa ini, tapi regulasi harus efisien agar biaya peluncuran tidak mahal. Indonesia punya keunggulan di khatulistiwa, jadi harus dimanfaatkan dengan baik, " ujarnya. Komdigi juga akan memfokuskan perhatian pada koordinasi alokasi orbit dan frekuensi satelit.
Senada dengan itu, Staf Khusus Menkomdigi, Arnanto Nur Prabowo, melihat proyek ini sejalan dengan lima program prioritas Presiden. Ia berharap bandar antariksa di Biak dapat beroperasi pada 2027 atau 2028, tidak hanya untuk kebutuhan nasional tetapi juga misi internasional, khususnya untuk orbit rendah bumi (LEO).
"Efisiensi peluncuran di khatulistiwa sangat luar biasa, " tandasnya, membayangkan proyek ini sebagai kebanggaan nasional yang setara dengan pencapaian negara maju.
Adi, seorang investor, menjanjikan investasi sebesar USD 50 juta dolar, didorong oleh potensi keuntungan besar dari efisiensi peluncuran di khatulistiwa. Perbandingannya cukup mencengangkan: "Dari Biak, kita bisa luncurkan muatan 900 kg dibandingkan 600 kg dari India dengan mesin yang sama. Itu hemat 3, 6 juta dolar per peluncuran, " ungkapnya.
Menambah dimensi historis, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA), Rudiantara, mengingatkan kembali peran Morotai.
"Lokasinya vital di Pasifik, dan kini kita bisa manfaatkan untuk antariksa, " katanya, merujuk pada sejarah Morotai sebagai pangkalan strategis Sekutu pada Perang Dunia II.
Dengan prediksi World Economic Forum mengenai pertumbuhan ekonomi antariksa global yang mencapai 1, 8-2, 3 triliun dolar AS pada tahun 2035, proyek bandar antariksa ini menjadi peluang emas bagi Indonesia. Ini bukan sekadar proyek teknologi, melainkan simbol kemandirian, kebanggaan nasional, dan potensi Indonesia untuk menjadi pemain utama di panggung antariksa dunia. (PERS)
