BARRU - Rencana pengelola Pasar Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru untuk menambah hari operasional ke hari Senin mulai Januari 2026 memicu diskusi hangat.
Di atas kertas, kebijakan ini tampak seperti angin segar bagi ekonomi lokal. Namun, jika ditelaah lebih dalam, apakah langkah ini benar-benar demi kesejahteraan pedagang kecil, atau justru menjadi beban baru di tengah daya beli yang belum stabil?
Dalam wawancara terbaru, pengelola Pasar Takkalasi, Haji Rustan, mengungkapkan bahwa alasan utama penambahan hari ini adalah tingginya minat masyarakat dan masukan pedagang.
Menariknya, ia juga menyinggung soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barru. Di sinilah letak kritiknya: Jangan sampai target PAD mengabaikan realitas lapangan.
Dalam keterangannya, pengelola menyebutkan biaya retribusi berkisar antara Rp90.000 hingga Rp135.000 per bulan.
Dengan menambah hari operasional dari dua kali menjadi tiga kali seminggu, otomatis aktivitas retribusi akan meningkat. Pertanyaannya:
Apakah perputaran uang di hari Senin nanti akan sebanding dengan biaya operasional dan retribusi yang harus dibayar pedagang? Jangan sampai pedagang hanya nombok biaya lapak sementara pembeli masih sepi.
Pengelola menyatakan bahwa penambahan hari ini tidak masalah meski bertepatan dengan jadwal pasar di wilayah tetangga. Sikap oke-oke saja ini terkesan kurang mempertimbangkan ekosistem ekonomi makro di Kabupaten Barru.
Persaingan jadwal pasar yang terlalu ketat antar wilayah bisa memicu kanibalisme ekonomi, di mana satu pasar tumbuh dengan mematikan potensi pasar di desa atau kecamatan sebelah.
Menambah hari operasional berarti menambah beban pada infrastruktur pasar. Apakah rencana ini dibarengi dengan peningkatan fasilitas?
Masalah klasik pasar tradisional seperti pengelolaan sampah, kebersihan toilet, hingga drainase saat musim hujan sering kali luput dari pembahasan saat otoritas sibuk bicara soal penambahan jadwal dan PAD.
Haji Rustan menyebutkan rencana ini masih dalam tahap koordinasi. Publik berharap koordinasi ini bukan sekadar formalitas di atas meja.
Perlu ada survei riil kepada konsumen: Benarkah warga butuh belanja di hari Senin setelah sebelumnya sudah ada hari Sabtu?
Tanpa kajian permintaan (demand) yang akurat, hari Senin di Pasar Takkalasi berisiko hanya akan menjadi deretan lapak kosong.
Niat baik untuk menghidupkan ekonomi patut diapresiasi, namun transparansi dan keberpihakan pada pedagang kecil harus menjadi prioritas utama.
Penambahan hari operasional Pasar Takkalasi jangan sampai menjadi beban tambahan bagi pedagang yang sedang berjuang di tengah ketidakpastian ekonomi, demi mengejar angka-angka di laporan PAD.
Pemerintah Kabupaten Barru harus hadir memastikan bahwa kebijakan ini bukan keputusan sepihak yang dipaksakan, melainkan hasil musyawarah yang jujur dengan seluruh elemen pasar.
