JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertekad untuk menyerap seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 demi pembiayaan program pembangunan. Ia menegaskan tidak akan ada lagi sisa anggaran berlebihan yang mengendap.
"Menteri keuangan akan menunjang seluruh program percepatan ini semaksimal mungkin. Saya inginkan nanti di akhir tahun (2025) semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi, enggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi, " ungkap Purbaya usai Rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9).
Menkeu yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9) ini menyoroti perlambatan gerak perekonomian di kuartal III 2025, yang salah satunya tercermin dari realisasi belanja pemerintah.
Untuk itu, Purbaya akan fokus pada percepatan pembangunan, meyakini ekonomi Indonesia akan berbalik arah positif mulai Oktober hingga akhir tahun.
"Enggak usah takut, tahun lalu (2024) masih ada sisa uang anggaran (sisa anggaran lebih/SAL) yang cukup banyak. Jadi, Anda gak usah takut pemerintah gak punya uang untuk membangun, " tandasnya.
Ia menambahkan, "Kalau semua program ini jalan, saya yakin target-targetnya akan tercapai dan pertumbuhan ekonominya akan setinggi yang kita prediksi sebelumnya. Saya optimis, saya optimis sekali."
Meskipun demikian, Purbaya mengakui belum merinci proyeksi pertumbuhan ekonomi yang spesifik untuk akhir 2025. Prioritas utamanya saat ini adalah memulihkan tren ekonomi yang cenderung lesu.
Pemerintah memang tercatat memiliki dana lebih yang belum terpakai dalam bentuk Sisa Anggaran Lebih (SAL), yang tersimpan di Bank Indonesia (BI). Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani, pernah merinci bahwa saldo SAL pada 2024 mencapai Rp459, 5 triliun. Setelah dialokasikan untuk pembiayaan APBN dan memperhitungkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), saldo kas negara di akhir 2024 tercatat Rp457, 5 triliun.
Purbaya sendiri mengungkapkan bahwa dana negara yang menganggur di BI berkisar Rp425 triliun hingga Rp440 triliun. Ia telah memindahkan Rp200 triliun dari jumlah tersebut ke lima bank umum untuk meningkatkan peredaran uang (M0) dalam bentuk kredit.
"Begitu saya masuk ke (Kementerian) Keuangan, sebelumnya sudah kita lihat, bahwa sistem finansial kita agak kering. Makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1 tahun-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain. Karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal, " jelas Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).
Dana senilai Rp200 triliun tersebut didistribusikan ke beberapa bank:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Rp55 triliun
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Rp55 triliun
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp55 triliun
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk: Rp25 triliun
PT Bank Syariah Indonesia Tbk: Rp10 triliun.
