Mimpi yang Direnggut: Ketika Sekolah Jadi Medan Rekrutmen OPM di Pedalaman Papua

PAPUA - Harapan anak-anak Papua untuk menggapai masa depan melalui pendidikan kembali terusik. Bukan karena kekurangan guru atau fasilitas yang minim tetapi karena ancaman nyata dari kelompok separatis bersenjata, Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang kini menjadikan sekolah-sekolah sebagai ladang rekrutmen paksa. Selasa 29, April 2025.

Dalam beberapa pekan terakhir, laporan dari lapangan mengungkap aksi brutal OPM yang masuk secara paksa ke sekolah-sekolah di wilayah-wilayah rawan seperti Kabupaten Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. Tak sekadar menyebar teror, mereka memaksa para pelajar, terutama siswa laki-laki, untuk meninggalkan bangku sekolah dan bergabung dengan kelompok bersenjata mereka.

"Anak-anak itu seharusnya memegang buku, bukan senjata, " tegas Samuel Matuan, Direktur Lembaga Pendidikan Anak Papua (LPAP), dengan nada penuh keprihatinan.  

"Apa yang dilakukan OPM adalah bentuk kejahatan kemanusiaan. Ini bukan hanya melanggar hak anak atas pendidikan, tapi juga menghancurkan masa depan generasi Papua."  

Peristiwa tragis ini menjadi pukulan berat bagi dunia pendidikan di Papua. Sejumlah guru dari Distrik Kenyam yang berhasil dievakuasi mengaku masih diliputi trauma.  

Seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan, menceritakan momen mencekam saat kelompok OPM bersenjata datang dan menyekap mereka.  

"Mereka langsung mendatangi sekolah, mengumpulkan murid, dan membawa beberapa siswa ke hutan. Kami hanya bisa menangis dan berdoa agar anak-anak itu selamat, " tuturnya pilu.

Seorang siswa kelas VIII yang selamat pun mengaku tak lagi berani kembali ke sekolah.  

"Teman-teman saya dibawa paksa. Kami semua ketakutan. Sekolah sekarang bukan lagi tempat aman, " ujarnya lirih.

Situasi ini bukan hanya mencoreng dunia pendidikan, tetapi juga memperlihatkan eskalasi taktik kelompok separatis yang semakin tidak berperikemanusiaan.  

Dengan menjadikan anak-anak sebagai target rekrutmen, OPM telah melampaui batas-batas moral dan hukum internasional.

Masyarakat, pemerhati anak, dan institusi negara mendesak tindakan tegas dan cepat dari aparat serta pemerintah pusat. Anak-anak Papua harus dilindungi. Sekolah harus dikembalikan menjadi ruang aman, bukan ladang konflik.

"Jika kita biarkan ini terus terjadi, maka kita bukan hanya kehilangan anak-anak kita, tapi juga masa depan Papua, " pungkas Samuel Matuan. (***/Red)