JAKARTA – Seruan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung memimpin reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kian mengemuka. Usulan ini datang dari Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, sebagai respons atas rencana pembentukan komisi khusus untuk mengevaluasi dan mereformasi institusi kepolisian.
Menurut Nasir, keterlibatan langsung orang nomor satu di Indonesia akan menjadi kunci keberhasilan reformasi. Dengan begitu, visi dan misi strategis Polri ke depan dapat benar-benar menyentuh dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Saran saya, Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian, " ujar Nasir saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan, upaya reformasi Polri sebenarnya telah berjalan secara berkelanjutan, dimulai sejak kepemimpinan Jenderal Polisi (Purn) Sutanto hingga Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Namun, Nasir memahami jika masih ada catatan dan harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi terkait kinerja Polri.
Dalam konteks ini, DPR RI menyatakan tidak akan terlibat langsung dalam susunan keanggotaan Komisi Reformasi Polri, melainkan akan mengambil peran sebagai pengawas independen.
Setiap lima tahun, kepolisian memang memiliki agenda penyusunan rencana strategis, yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Nasir menekankan pentingnya peran Presiden dan jajarannya dalam memberikan dukungan evaluatif dan fasilitatif agar rencana strategis tersebut dapat tercapai dan memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyatakan komitmennya untuk segera membentuk sebuah komisi yang bertugas mengevaluasi dan mereformasi Polri. Pembentukan komisi ini merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat luas, termasuk yang disuarakan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari berbagai tokoh bangsa dan lintas agama.
Aspirasi ini disampaikan langsung oleh perwakilan GNB kepada Presiden Prabowo dalam sebuah sesi dialog di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Kamis (11/9). Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut juga dihadiri oleh beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih.
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak, " ungkap Pendeta Gomar Gultom, salah satu anggota GNB, usai pertemuan tersebut. (Warta Parlemen)
