Pemkab Solok Gelar Workshop Evaluasi Keuangan dan Pembangunan Desa 2025, Dorong Tata Kelola yang Akuntabel dan Transparan

SOLOK — Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Aula Pertemuan Sekretariat Daerah, Selasa (1/7/2025). Kegiatan strategis ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa dan pembangunan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Workshop dihadiri langsung oleh Bupati Solok Jon Firman Pandu, Wakil Bupati H. Candra, serta sejumlah tokoh nasional dan pejabat penting, di antaranya Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa Arman Sahri Harahap, Kepala BPKP Provinsi Sumbar Arif Ardiyanto, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumbar M. Dody Fachrudin.

Turut hadir pula Ketua TP PKK Ny. Nia Jon Firman Pandu, Sekda Medison, Inspektur Deri Akmal, para Camat, Wali Nagari, serta pendamping desa se-Kabupaten Solok.

Bupati Solok menyampaikan apresiasi atas penunjukan Kabupaten Solok sebagai tuan rumah oleh BPKP Sumbar dalam pelaksanaan workshop ini.

“Kami bangga karena Kabupaten Solok terus dipercaya dan berkomitmen memperbaiki tata kelola keuangan nagari. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan akan berdampak nyata terhadap keberhasilan pembangunan di tingkat desa, ” ujar Bupati Jon Firman Pandu.

Ia menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa akan menjadi fondasi kuat untuk pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Wakil Bupati H. Candra menyebut kegiatan ini sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

“Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen penuh mendorong desa agar mampu mengelola keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, ” ujar Wabup.

Ia menekankan pentingnya evaluasi dan penguatan kapasitas agar dana desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nagari.

Kepala BPKP Provinsi Sumbar, Arif Ardiyanto, menyatakan bahwa workshop ini bukan sekadar pengawasan, tetapi juga bentuk nyata pendampingan.

“Kami tidak hanya mengawasi, tapi juga mendampingi desa dalam pengelolaan keuangan. Harapan kami, para wali nagari dapat lebih memahami prinsip akuntabilitas dan menyusun program pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan, ” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber nasional, termasuk Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya. Di penghujung acara, Bupati Solok menyerahkan cendera mata kepada Kepala BPKP Sumbar dan para narasumber, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam peningkatan kapasitas aparatur nagari.