SUNGAIPENUH, JAMBI - Ujian sesungguhnya bagi Walikota Sungai Penuh, Alfin, kini benar-benar dipertontonkan di hadapan publik. Hingga batas akhir pengusulan Senin (25/08/2025), ratusan honorer kategori R4 masih digantung nasibnya. Tidak ada satupun tanda bahwa Dinas BKPSDM Kota Sungai Penuh serius mengusulkan mereka dalam formasi PPPK.
Kebijakan yang ditunggu-tunggu ini justru berujung kepanikan massal. Ratusan honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi kini dihantui ketidakpastian. Pemerintah Kota Sungai Penuh dinilai plin-plan, penuh alasan, dan seolah saling lempar tanggung jawab.
Lebih ironis lagi, hingga detik terakhir, tidak ada satu pun pejabat resmi Pemkot Sungai Penuh yang berani memberikan keterangan terbuka. Publik hanya disuguhi rumor soal ketiadaan anggaran dan minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai alasan klasik. Padahal, di sisi lain, Forum Aliansi R4 sudah berulang kali melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Sungai Penuh, namun hasilnya nihil. Kendatipun Komisi I secara tegas menyatakan honorer R4 non database BKN tidak ada yang dirumahkan atau diberhentikan secara sepihak oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Ketua Forum Aliansi R4, Resi Yusis, dengan tegas menyatakan bahwa honorer tidak akan tinggal diam melihat situasi yang tidak ada kepastian ini.
“Perjuangan rekan - rekan tidak berhenti sampai disini. Jika hari ini tidak ada kepastian, kami siap turun ke jalan dengan aksi besar-besaran. Nasib kami harus diperjuangkan, ” tegasnya.
Situasi ini memperlihatkan betapa lemahnya komitmen politik Wako Alfin dan jajarannya. Bagi ratusan tenaga honorer R4, janji manis selama ini hanyalah pepesan kosong. Mereka dituntut bekerja penuh waktu, namun ketika kesempatan pengangkatan terbuka, justru diperlakukan setengah hati.
Kini, semua mata tertuju pada Wako Alfin: apakah ia berani mengambil keputusan bersejarah atau justru akan dikenang sebagai pemimpin plin-plan yang gagal memperjuangkan hak rakyatnya sendiri.
Wako Alfin juga didesak untuk menghentikan sementara agenda-agenda seremonial yang dinilai hanya pencitraan belaka. Publik menuntut agar Walikota fokus menuntaskan polemik PPPK paruh waktu yang menyangkut nasib ratusan tenaga honorer. Lebih dari itu, masyarakat meminta Wako Alfin tampil memberi penjelasan resmi ke publik, bukan justru bersembunyi di balik alasan teknis dan diam seribu bahasa.
Jika hari ini Wako Alfin tetap memilih diam, maka sejarah akan mencatat: di masa pemerintahannya, ratusan honorer R4 dikhianati, dicampakkan, dan diperlakukan bukan sebagai aset daerah, melainkan beban. Dan ketika rakyat sudah turun ke jalan, tidak ada lagi ruang bagi Wako Alfin untuk berkelit.
Hingga berita ini dipublis, Wako Alfin belum memberikan keterangan resmi terkait polemik PPPK paruh waktu dan nasib ratusan honorer R4 di Kota Sungai Penuh.(son)
