JAKARTA – Di tengah gejolak ketidakpastian global, Indonesia mematok target ambisius untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan strategi jitu pemerintah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Fokus utama strategi pembangunan Indonesia, yang akrab disebut 'Sumitronomics', bertumpu pada tiga pilar fundamental: mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memastikan pemerataan pembangunan di seluruh negeri, serta menjaga stabilitas nasional yang dinamis.
"Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan Indonesia berbasis pada Sumitronomics yang berlandaskan tiga pilar utama yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional yang dinamis, " kata Purbaya, Selasa (23/9/2025).
Demi mewujudkan ketiga pilar tersebut, Purbaya menekankan pentingnya sinergi antara tiga mesin ekonomi utama: kebijakan fiskal yang efektif, sektor keuangan yang sehat, dan perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan. Kolaborasi ketiganya diharapkan dapat mendorong ekonomi Indonesia melampaui angka 6?lam waktu dekat, dan mencapai target 8?lam jangka menengah melalui konsistensi menjaga keselarasan.
APBN, dalam pandangan Menteri Keuangan, berperan krusial sebagai katalisator yang mendukung sektor swasta, yang notabene merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti pertanian, industri manufaktur, sektor padat karya, dan pariwisata, akan terus diperkuat. Sektor-sektor ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja yang luas, tetapi juga memberikan dorongan signifikan terhadap perekonomian nasional.
"Danantara diperkuat perannya untuk akselerasi investasi di sektor-sektor produktif dan bernilai tambah tinggi dan memperkuat posisi Indonesia di global value chain, " ungkapnya.
Di sisi sektor keuangan, pemerintah berupaya meningkatkan likuiditas dengan menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan. Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi pendanaan yang lebih murah, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menggenjot konsumsi dan investasi.
Untuk memperbaiki iklim investasi, pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi, terutama pada sektor perizinan. Kepastian hukum dan kemudahan birokrasi menjadi kunci untuk menarik minat pengusaha dan investor.
"Saat ini akan dibentuk satgas percepatan program strategis pemerintah yang akan monitor evaluasi dan melakukan debottlenecking koordinasi lintas sektor, " tegas Purbaya. (PERS)
