JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi kini berupaya keras mengatasi masalah hunian warga yang memprihatinkan. Sebanyak 11.314 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dari 11 kabupaten dan kota di Jambi telah diusulkan untuk masuk dalam program bedah rumah.
Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa kunci utama untuk mempercepat penuntasan masalah ini terletak pada sinergi dan kolaborasi yang kuat antar-lembaga. "Sinergisitas dan kolaborasi antar-lembaga menjadi solusi percepatan penuntasan hunian warga yang tidak layak tersebut, " ujar Al Haris di Kota Jambi, Jumat (12/09/2025).
Beliau menambahkan, dalam upaya membedah ribuan rumah tidak layak huni, kerja sama dari semua pihak, termasuk menggandeng sektor swasta dan lembaga resmi lainnya, sangatlah krusial. Ini menjadi penting mengingat jumlah rumah tidak layak huni yang terus bertambah seiring dengan fluktuasi angka kemiskinan setiap tahunnya.
Dalam lima tahun terakhir, Pemprov Jambi telah berhasil memperbaiki 2.256 unit rumah. Untuk tahun ini, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan dana sebesar Rp11 miliar yang ditujukan untuk perbaikan 550 unit RTLH.
Tidak hanya dari APBD provinsi, Jambi juga akan menerima kuota 1.527 unit bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat pada tahun 2025. Bantuan ini akan disalurkan ke tiga kawasan utama: desa (1.040 unit), perkotaan (219 unit), dan pesisir (268 unit).
Sebaran bantuan BSPS di kawasan pedesaan mencakup delapan wilayah. Kabupaten Sarolangun akan menerima 400 unit, Tanjab Barat 200 unit, Muaro Jambi 71 unit, Kabupaten Bungo 55 unit, Kabupaten Merangin 189 unit, Tebo 50 unit, Kerinci 33 unit, dan Kabupaten Batanghari 37 unit.
Sementara itu, untuk kawasan perkotaan, Kota Jambi mendapat alokasi 70 unit, dan Kota Sungai Penuh sebanyak 146 unit. Khusus untuk wilayah pesisir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menerima 227 unit bantuan. (Publik Jambi)
