JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmen terhadap percepatan reformasi tata kelola pertanahan dan perencanaan ruang melalui pelaksanaan Kick Off Implementation Support Mission Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Kegiatan yang digelar di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (6/10), dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi.
Dalam sambutannya, Pudji menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh pihak dalam memperkuat pelaksanaan ILASPP agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Keberhasilan ILASPP tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran atau banyaknya kegiatan, tetapi oleh cara kita menjaganya, ” ujar Pudji Prasetijanto Hadi.
Sekjen ATR/BPN kemudian memaparkan langkah-langkah strategis untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja ILASPP. Ia menekankan pentingnya optimalisasi anggaran melalui pemanfaatan potensi dana yang belum terserap serta peningkatan pelatihan sumber daya manusia dengan melibatkan mitra strategis. Selain itu, Pudji juga mendorong penguatan peran Steering Committee agar arah kebijakan lebih terarah, percepatan proses pengadaan demi kelancaran program, serta penyusunan Annual Work Plan (AWP) tahun 2026 yang harus dilaporkan ke Kementerian Keuangan pada November 2025 sesuai dengan ketentuan Loan Agreement.
Dalam kesempatan tersebut, Pudji juga menegaskan bahwa pelaksanaan ILASPP harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas di setiap tahapan. “Mari kita pastikan program ini dijalankan secara akuntabel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Wujudkan hasil kerja yang reliable, dapat dipercaya, konsisten, dan sesuai dengan standar yang telah disepakati, ” tegasnya.
Ia mengingatkan agar seluruh pelaksana program menjauh dari sekat-sekat birokrasi dan tidak menunda kewajiban. Menurutnya, keberhasilan ILASPP hanya dapat dicapai melalui kerja bersama yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil nyata. “Jangan pernah puas hanya dengan seremonial atau angka-angka di atas kertas. Yang kita butuhkan adalah hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat, ” tambah Pudji.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa ILASPP merupakan program strategis nasional yang dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia (World Bank) dengan nilai mencapai 653 juta dolar AS atau sekitar Rp11, 08 triliun. Program ini akan berlangsung selama lima tahun (2025–2029) dan melibatkan tiga kementerian/lembaga utama. “Dalam hal kinerja anggaran, per 30 September 2025, realisasi Kementerian ATR/BPN mencapai sekitar Rp44, 226 miliar atau 9, 03?ri total pagu anggaran 2025 sebesar Rp490 miliar, ” ungkap Andi.
Task Team Leader World Bank, Willem van der Muur, turut menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjalankan ILASPP. Ia menyoroti dua aspek penting yang perlu diperkuat, yakni proses procurement dan mitigasi risiko. “Kami berharap misi ini berlangsung lancar dan produktif serta dapat memperkuat komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia demi tercapainya tujuan besar proyek ini, ” ujar Willem.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infrastruktur, Nazib Faizal, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ATR/BPN, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan World Bank.
Melalui pelaksanaan Kick Off Implementation Support Mission 2025, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pertanahan dan perencanaan ruang berbasis data, transparan, dan terintegrasi. Program ILASPP diharapkan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan, mempercepat pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
