PANIAI - Ketakutan melanda kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap XIII Kagepa Nipouda setelah pemerintah terus melanjutkan pembangunan jalan Trans Nabire, salah satu proyek strategis nasional yang membuka akses penting bagi masyarakat Papua.
Dalam sebuah pernyataan yang beredar di media sosial, salah satu anggota OPM mengungkapkan kekhawatirannya bahwa markas dan tempat persembunyian mereka akan terbongkar akibat proyek tersebut.
“Markas kami bisa tergusur dan persembunyian kami akan terbongkar, apabila jalan trans ini dilanjutkan. Saya harap pemerintah memberhentikan proyek ini, ” tulis anggota OPM dalam unggahan yang kini viral di berbagai platform daring.
Pernyataan ini segera menuai kecaman luas dari masyarakat dan tokoh-tokoh Papua. Mereka menilai, ketakutan OPM terhadap pembangunan membuktikan bahwa kelompok tersebut tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, melainkan hanya mementingkan keberadaan mereka sendiri di wilayah yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
Tokoh Masyarakat: Pembangunan untuk Rakyat, Bukan Ancaman
Tokoh masyarakat Paniai, Yafet Dogomo, menegaskan bahwa pembangunan jalan Trans Nabire merupakan kebutuhan mendesak masyarakat Papua untuk membuka akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
“Kalau mereka takut markasnya tergusur, berarti selama ini mereka bersembunyi di wilayah yang seharusnya milik rakyat. Jalan Trans Nabire ini bukan untuk perang, tapi untuk membuka akses dan kesejahteraan, ” tegas Yafet, Selasa (7/10/2025).
Ia juga menilai bahwa pernyataan OPM itu menunjukkan ketidaksiapan kelompok tersebut menghadapi kemajuan. “Rakyat ingin maju, ingin sejahtera. Jangan halangi pembangunan hanya karena kepentingan kelompok kecil, ” tambahnya.
Tokoh Agama: Gereja dan Adat Dukung Penuh Proyek Trans Nabire
Senada dengan Yafet, tokoh agama sekaligus pendeta di Kabupaten Paniai, Markus Wenda, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan jalan Trans Nabire. Ia mengingatkan agar ketakutan pribadi kelompok tertentu tidak dijadikan alasan untuk menghambat kemajuan rakyat.
“Pembangunan ini untuk mempermudah rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari. Gereja dan tokoh adat di sini mendukung penuh proyek ini, ” ujar Markus.
Pendeta Markus juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi ketakutan yang disebarkan OPM di media sosial. “Kita harus melihat siapa yang benar-benar peduli rakyat, dan siapa yang justru membuat rakyat takut, ” tambahnya.
Simbol Perubahan dan Harapan
Bagi masyarakat Papua, jalan Trans Nabire bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol perubahan dan harapan baru. Pembangunan ini diyakini akan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan dan perdamaian di Tanah Papua.
Pernyataan OPM yang menolak proyek tersebut justru dinilai memperlihatkan bahwa kelompok itu semakin kehilangan dukungan masyarakat, yang kini lebih memilih hidup damai, maju, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(APK/ Redaksi (JIS)
