DILI - Gelombang protes rakyat di Timor Leste akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah memutuskan untuk membatalkan undang-undang yang memberikan tunjangan dana pensiun seumur hidup bagi para pejabat negara, mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga presiden dan perdana menteri.
Keputusan ini diambil setelah parlemen Timor Leste menggelar pemungutan suara pada Jumat (26/9/2025), yang secara resmi membatalkan undang-undang kontroversial tersebut. Kepemilahan suara ini menjadi penanda kemenangan aspirasi rakyat yang telah lama disuarakan.
"Teruntuk mahasiswa, permintaan kalian telah dituruti. Tolong hentikan demonstrasi, " ujar anggota parlemen dari Partai Khunto, Olinda Guterres, seperti dikutip AFP. Pernyataan ini menekankan bahwa tuntutan para pengunjuk rasa telah didengarkan dan dipenuhi oleh pemerintah.
Awal mula demonstrasi yang meluas di ibu kota Dili pekan lalu dipicu oleh rencana pengadaan mobil mewah untuk seluruh anggota DPR. Ribuan warga turun ke jalan menuntut parlemen membatalkan anggaran fantastis senilai US$4, 2 juta (sekitar Rp70, 3 miliar) yang disetujui tahun lalu untuk pembelian 65 unit Toyota Prado SUV bagi para wakil rakyat.
Keputusan ini menuai kecaman keras dari masyarakat Timor Leste, terutama mengingat lebih dari 40 persen populasinya masih hidup dalam kemiskinan. Protes yang berlangsung selama dua hari berturut-turut itu kemudian berkembang menjadi kritik yang lebih luas terhadap sistem gaji seumur hidup bagi pejabat negara.
Menurut undang-undang yang berlaku sejak tahun 2006, para anggota parlemen, menteri, presiden, hingga perdana menteri berhak menerima gaji pensiun dengan besaran yang sama persis dengan gaji yang mereka terima saat masih menjabat. Namun, kini undang-undang tersebut telah dicabut melalui penerbitan undang-undang baru yang akan segera diserahkan kepada Presiden Jose Ramos Horta untuk disahkan. (PERS)
