JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti peran krusial Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai garda terdepan dalam menghadapi potensi insiden pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam situasi darurat, Pemda memiliki sumber daya vital seperti rumah sakit, ambulans, tenaga kesehatan, dan sistem darurat yang siap digerakkan.
“Kalau ada insiden, yang pertama pasti Pemda. Mereka punya rumah sakit, ambulans, tenaga kesehatan, hingga sistem darurat. Jadi, respons awal harus dilakukan otoritas daerah, ” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/09/2025).
Tak hanya itu, Tito juga menginstruksikan Pemda untuk memperkuat sinergi dengan Satuan Tugas (Satgas) MBG di tingkat daerah. Tujuannya, agar upaya mitigasi dapat berjalan dengan cepat dan tepat sasaran, mengatasi kebingungan yang mungkin timbul di tengah tantangan program ini.
Pandangan ini diamini oleh Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh. Ia menilai arahan Mendagri sebagai penegasan penting bahwa Pemda tidak bisa bersikap pasif. Sebaliknya, mereka dituntut untuk sigap dan proaktif dalam setiap aspek pelaksanaan program.
Ricky menekankan perlunya desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Ia berpendapat bahwa Pemda perlu diberi otoritas langsung untuk mengawasi dapur penyedia MBG, menugaskan ahli gizi, serta memantau seluruh rantai distribusi hingga konsumsi di sekolah-sekolah.
Model pengawasan ini, menurut Ricky, dapat meniru kesuksesan penanganan pandemi COVID-19. Saat itu, Pemda diberi ruang gerak yang luas untuk mengoptimalkan peran Puskesmas, Posyandu, dan Satgas lokal. Hasilnya, respons menjadi lebih cepat, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
“BGN tetap pegang standar nasional, tapi eksekusi lapangan dilakukan Pemda. Co-governance seperti ini lebih efektif, karena masalah gizi dan kesehatan publik tidak bisa hanya dikendalikan dari pusat, ” jelas Ricky lebih lanjut.
Ia juga menyoroti urgensi akses data yang komprehensif bagi Pemda. Mulai dari informasi menu, operasional dapur, hingga detail distribusi harian. Dengan data yang lengkap, pengawasan dapat dilakukan secara berlapis. Badan Gizi Nasional (BGN) dapat fokus pada standar nasional menu dan gizi, sementara Pemda bertanggung jawab atas pengawasan dapur, produksi, monitoring konsumsi, dan pencegahan risiko keracunan.
Pengalaman berharga saat pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa pelibatan penuh Pemda merupakan kunci keberhasilan kebijakan. Prinsip yang sama, tegas Ricky, harus diterapkan dalam program MBG. Ini bukan sekadar soal mendistribusikan makanan, melainkan menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. (PERS)
