Jakarta - Grup PT United Tractors Tbk (UT) terus menunjukkan kepedulian dan komitmen kemanusiaan melalui penyaluran bantuan penanganan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah terdampak, meliputi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
“UT bersama seluruh entitas dalam Grup senantiasa memberikan dukungan secara maksimal sejak tahap awal penanganan bencana, dan terus berlanjut memberikan bantuan hingga saat ini. Fokus kami adalah memastikan bantuan tersalurkan secara optimal, agar masyarakat di wilayah terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitasnya, ” ujar Head of Corporate Communications and Sustainability Division, Dianwahyu Sri Purnomo, di Jakarta (06/01/2026).
Hingga saat ini Grup UT telah mendirikan sebanyak 17 posko bantuan yang tersebar di sejumlah titik strategis di wilayah terdampak. Untuk mendukung kelancaran mobilisasi dan distribusi bantuan, Grup UT juga mengerahkan 31 unit alat berat, 14 unit sarana transportasi darat, serta 1 unit helikopter. Upaya tersebut diperkuat dengan keterlibatan Emergency Response Team (ERT) dan relawan dari karyawan Grup UT yang turun langsung ke lapangan.
Adapun bantuan logistik yang disalurkan meliputi 792 paket sembako, 300 paket hygiene dan perlengkapan bayi, layanan kesehatan yang telah menjangkau lebih dari 1.300 penerima manfaat, lebih dari 150.000 paket makanan siap saji, 612 unit peralatan sekolah, serta 20 set peralatan dapur.
Penyaluran bantuan dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi di berbagai wilayah terdampak. Di Provinsi Sumatra Barat, bantuan difokuskan di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi, serta didukung oleh UT Cabang Padang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di Sumatra Utara, bantuan disalurkan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli, serta menjangkau sejumlah daerah terdampak. Di Provinsi Daerah Istimewa Aceh tepatnya di Langsa, Bener Meriah & Aceh Tamiang.
Grup UT terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat setempat, dan lembaga kemanusiaan, guna memastikan penyaluran bantuan berlangsung secara tepat sasaran, berkelanjutan, dan menjangkau lebih banyak masyarakat sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana.
