JAKARTA - Penunjukan sejumlah Wakil Menteri (Wamen) sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan tanpa arah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut langkah tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk penguatan pengawasan pemerintah terhadap kinerja BUMN.
"Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah, " kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025).
Ia menjelaskan, para wamen yang ditempatkan sebagai komisaris tidak akan mendapatkan tantiem alias bonus tahunan. Langkah ini, menurutnya, adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMN sekaligus memastikan pengawasan yang lebih ketat.
"Jadi sebelumnya memang wamen-wamen itu disampaikan bahwa mereka ditaruh tidak mendapatkan tantiem, hanya kerja untuk membantu mengawasi BUMN sebagai perwakilan dari pemerintah, " ucap Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan keterkejutannya terhadap besaran tantiem yang diterima komisaris BUMN. Ia menyebut ada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali namun bisa menerima hingga Rp40 miliar per tahun.
"Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun, " tegas Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan RUU APBN 2026, Jumat (15/8/2025) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan.
Prabowo mengklaim telah memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk meninjau ulang besaran tantiem tersebut. Bahkan, ia menyatakan tidak perlu ada tantiem jika BUMN masih mengalami kerugian.
"Direksinya pun tidak perlu tantiem kalau rugi, " ujar dia.
Presiden menekankan bahwa BUMN harus dikelola secara profesional dan benar-benar menguntungkan negara. Ia pun memperingatkan agar pihak yang tidak sejalan dengan kebijakan baru tersebut mengundurkan diri demi menjaga kinerja optimal BUMN.
"Kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti, " tegasnya. (Kabar Menteri)
