PARIAMAN - Suasana tegang menyelimuti kantor Nagari Kapalo Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada Jumat (12/9/2025) sore. Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, bersama rombongan pejabat daerah, harus menelan kekecewaan lantaran disambut penolakan keras dari warga setempat. Kedatangan mereka yang bertujuan untuk melakukan audiensi mendadak berubah menjadi pengusiran.
Rombongan Wabup Rahmat tiba sekira pukul 16.00 WIB, didampingi oleh Inspektur, Kadis LHKPP, BPKD, Kasat Pol PP, dan Direktur Tirta Anai. Kasat Pol PP Rifki Monrizal menjelaskan bahwa inisiatif kedatangan ini murni dari Wakil Bupati untuk mencari titik terang atas persoalan yang tengah membelit warga.
Namun, niat baik tersebut tampaknya tidak disambut hangat. Dalam dua pekan terakhir, warga Kapalo Hilalang memang sedang gencar memperjuangkan hak-hak mereka. Salah satunya adalah terkait Surat Keputusan (SK) pembangunan Batalyon Kesehatan yang dikeluarkan oleh Bupati. Tak hanya itu, masyarakat juga tengah gigih menyampaikan aspirasi mengenai ganti rugi tanaman mereka akibat pembangunan jalan lingkar di kawasan Tarok City.
“Itikad baik Wabup ini memang untuk duduk bersama dengan masyarakat agar bisa menemukan jalan keluar atas persoalan yang terjadi, ” ujar Rifki Monrizal.
Sayangnya, kehadiran Rahmat Hidayat dan rombongannya tidak mendapatkan sambutan yang diharapkan. Setelah sempat masuk dan menduduki kursi di dalam kantor nagari, mereka akhirnya diminta untuk meninggalkan lokasi sesuai dengan permintaan tegas dari masyarakat.
“Selang beberapa saat setelah kami duduk, akhirnya kami pergi dan meninggalkan lokasi. Sesuai permintaan masyarakat, ” ungkap Rifki Monrizal lebih lanjut.
Rifki menilai, penolakan ini merupakan cerminan nyata dari ketidakpuasan mendalam masyarakat akibat tuntutan mereka yang belum mendapatkan kejelasan memadai. Meskipun niat Wakil Bupati adalah untuk menjalin silaturahmi dan mencari solusi, warga tampaknya memiliki tuntutan yang lebih spesifik.
Video yang merekam momen pengusiran Rahmat dan rombongannya pun dengan cepat menyebar dan menjadi viral di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman tersebut, terdengar jelas bahwa tindakan penolakan ini merupakan bentuk respons masyarakat atas perlakuan serupa yang pernah mereka alami dari pemerintah saat melakukan aksi beberapa waktu sebelumnya. Inti dari penolakan ini adalah keinginan kuat warga untuk dapat berbicara langsung dengan Bupati, bukan hanya dengan perwakilan. (Publik Sumbar)
