Bidpropam Polda Jateng Pastikan Pengamanan Unjuk Rasa di Pati Humanis, Profesional, dan Bebas Pelanggaran SOP

PATI - Suasana halaman Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8/2025) pagi, tampak berbeda dari biasanya. Puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan berbaris rapi sejak pukul 07.00 WIB. Sebelum menempati posisi pengamanan, mereka menjalani pemeriksaan ketat oleh tim dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Tengah. Tujuannya jelas: memastikan pengamanan aksi unjuk rasa (Unra) di wilayah tersebut berjalan secara humanis, profesional, dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pengecekan dilakukan mulai dari kelengkapan perorangan hingga kesiapan mental personel. Setiap anggota diperiksa secara detail, memastikan tidak ada yang membawa senjata api maupun tongkat pemukul (pentungan). Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Polri untuk mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal jalannya demokrasi di ruang publik.

Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Pol Saiful Anwar, yang memimpin langsung kegiatan tersebut menegaskan, pengawasan melekat akan terus dilakukan mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan di lapangan.

“Kami memastikan tidak satupun personel membawa senjata api atau perlengkapan yang tidak sesuai SOP. Setiap tindakan harus profesional, tanpa pelanggaran, dan selalu mengedepankan pendekatan humanis, ” tegasnya.

Menurut Saiful, pola pengamanan yang diterapkan mengacu pada tiga langkah utama: preemtif, preventif, dan persuasif. Artinya, sebelum terjadi potensi gangguan, langkah pencegahan sudah dijalankan; dan jika terjadi situasi yang memerlukan penanganan, pendekatan dialog menjadi pilihan utama. Seluruh personel juga diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dan mental, serta memegang teguh etika profesi Polri.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, yang turut hadir memantau kegiatan, menegaskan bahwa pengendalian internal yang kuat adalah pondasi profesionalitas Polri.

“Pengamanan dimulai dari pengendalian internal yang solid. Langkah yang dilakukan Bidpropam ini memastikan tidak ada celah bagi pelanggaran prosedur. Kami ingin pengamanan aksi unjuk rasa berlangsung tertib, aman, dan sesuai prinsip profesionalitas, ” jelasnya.

Artanto menambahkan, dalam setiap aksi unjuk rasa, Polri bukanlah pihak yang dihadapi atau dilawan oleh massa. Sebaliknya, kehadiran Polri adalah untuk menjadi kawan demokrasi mengawal hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan aman dan tertib.

“Polda Jateng berkomitmen menjunjung tinggi nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi, ” pungkasnya.

Dengan langkah persiapan yang cermat dan pengawasan internal yang ketat, pengamanan aksi unjuk rasa di Kabupaten Pati ini diharapkan menjadi contoh bahwa keamanan dan demokrasi bisa berjalan beriringan, tanpa gesekan, tanpa pelanggaran, dan tetap mengedepankan rasa saling menghormati.

(Humas/Agung)