JAKARTA - Kabar baik bagi para pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di seluruh penjuru Jakarta! Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui kenaikan dana operasional untuk mereka. Angin segar ini dijadwalkan mulai berhembus pada Oktober 2025, membawa harapan baru bagi peningkatan pelayanan di tingkat lingkungan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi telah menandatangani keputusan penting ini. Beliau memastikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan dan efektivitas kinerja para ujung tombak pemerintahan di tingkat akar rumput.
“Jadi dana operasional untuk RT-RW, saya sudah tanda tangani. Nanti saya umumkan pada saatnya. Berlakunya mudah-mudahan mulai Oktober, ” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu, 23 Juli 2025.
Kebijakan ini merupakan wujud nyata apresiasi Pemprov DKI Jakarta atas peran sentral RT dan RW dalam menjaga harmoni, ketertiban, dan kualitas pelayanan publik di tengah masyarakat.
“Merekalah ujung tombak pelayanan publik, penjaga ketertiban lingkungan, dan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat akar rumput, ” kata Pramono.
Dengan dukungan finansial yang lebih baik, diharapkan para pengurus RT dan RW dapat bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga Jakarta. Saya sendiri sering berinteraksi dengan Pak RT di lingkungan rumah, dan saya tahu betul betapa berat tugas mereka. Kenaikan dana ini tentu akan sangat membantu.
“Dengan dukungan yang lebih baik, masyarakat diharapkan bisa merasakan pelayanan yang semakin responsif dan humanis dari RT dan RW-nya masing-masing, ” tuturnya.
Kenaikan dana operasional ini adalah bagian dari agenda besar reformasi pelayanan publik berbasis komunitas yang diusung Gubernur Pramono sejak awal masa jabatannya. Rincian lebih lanjut mengenai besaran kenaikan dan mekanisme pencairannya akan segera diumumkan kepada publik. Kita tunggu saja pengumuman resminya.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono, telah menyuarakan aspirasi untuk peningkatan anggaran RT/RW, mengingat beban kerja mereka yang semakin kompleks. Usulan ini kini menjadi kenyataan, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan di tingkat paling bawah. (HK)
