BARRU - Polemik pemberhentian anggota DPRD Barru kader partai Demokrat H. Rudi Hartono (HRD) semakin hangat.
HRD yang terbukti melanggar kode etik berat dan diberi sanksi pemberhentian oleh Badan Kehormatan DPRD Barru masih bebas melenggang di kursi dewan.
Padahal putusan BK DPRD Barru sah dan mengikat, setelah upaya gugatan HRD ditolak oleh PTUN.
Hal tersebut menuai sorotan tajam dari masyarakat, bagaimana bisa seorang dewan yang terbukti melanggar kode etik seakan diistimewakan dan dilindungi.
Upaya untuk melindungi oknum dewan HRD pelaku asusila pun semakin nyata dipertontonkan oleh sejumlah politisi di Barru.
Tudingan ini menyusul dengan adanya surat penolakan putusan BK dari DPC Demokrat Barru terkait pemberhentian HRD.
Menanggapi surat penolakan tersebut, Pimpinan DPRD Barru melakukan konsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Provinsi Sulsel serta DPD Partai Demokrat Sulsel.
Ketua DPRD Barru, H. Syamsuddin Muhiddin mengatakan bahwa pimpinan dewan dan BK telah berkoordinasi untuk bersikap hati-hati dalam menanggapi persoalan ini.
"Kami Pimpinan DPRD bersama BK sepakat untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan", ujarnya pada Jumat (12/9/2025).
Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan untuk meminta petunjuk lebih lanjut.
Syamsuddin yang didampingi oleh Wakil Ketua I Andi Yenni dan Wakil Ketua II Aliffandi Aska menegaskan bahwa tidak ada niat untuk mengabaikan putusan BK.
"Kami akan tetap menindaklanjuti putusan BK, tetapi kami sepakat untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Provinsi Sulsel", ungkapnya.
Menurutnya, pimpinan DPRD telah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Provinsi Sulsel serta DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan.
"Saat ini kami sedang menunggu jawaban tertulis dari hasil konsultasi tersebut", tutup Ketua DPRD Barru.
