JAKARTA - Kesejahteraan para abdi negara rupanya menjadi sorotan serius Fraksi Partai Demokrat dalam pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Melalui Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang I pada Selasa (19/8/2025), Partai Demokrat secara tegas meminta agar kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tahun mendatang.
Andi Muzakir, perwakilan dari Fraksi Demokrat, menggarisbawahi pentingnya program peningkatan gaji ASN. Ia menekankan bahwa setiap program pemerintah harus benar-benar berorientasi pada pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Fokus tersebut mencakup berbagai sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, energi, infrastruktur, ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, pertanahan, serta pertahanan dan keamanan.
Selain itu, Demokrat juga menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap sertifikasi halal. Upaya ini dinilai krusial dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih terjamin dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di tanah air.
Pernyataan Fraksi Demokrat ini mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto tidak secara spesifik menyebutkan nasib gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, dalam pidato pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kepada DPR RI pada Jumat lalu. Saat itu, Presiden Prabowo lebih menyoroti agenda prioritas lain seperti pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian kerakyatan.
Pandangan serupa juga diperkuat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menjelaskan bahwa pemerintah belum melihat adanya kapasitas ruang fiskal yang memadai untuk mengakomodasi kenaikan gaji PNS pada tahun 2026. “Gaji (PNS) kita melihat belum ada fiscal space tahun 2026 mayoritas program prioritas nasional, ” tegas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan 2026 akhir pekan lalu, dikutip Senin (18/8/2025). Pemerintah merencanakan total belanja sebesar Rp3.786, 5 triliun dengan target penerimaan negara Rp3.147 triliun, yang menyisakan defisit APBN sebesar Rp638, 8 triliun atau setara 2, 48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
