YOGYAKARTA – Harapan besar menyelimuti pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmennya untuk memastikan tambahan anggaran senilai Rp 1, 1 triliun bagi Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akan tersendat. Langkah ini krusial demi terselenggaranya sensus yang komprehensif dan akurat.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyampaikan urgensi kebutuhan anggaran tersebut. "Kita butuh anggaran Rp 1 triliun lebih untuk bisa melaksanakan sensus ekonomi, " ungkapnya saat ditemui di Yogyakarta pada Senin (13/10/2025).
Esti menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi tidak bisa mengandalkan metode sampling. Pendekatan ini mutlak diperlukan untuk mencakup seluruh lapisan masyarakat, dari Sabang sampai Merauke, memastikan tidak ada satupun rumah tangga yang terlewatkan. Anggaran ini akan dialokasikan untuk mendanai puluhan ribu petugas sensus yang akan turun langsung ke lapangan, termasuk biaya pelatihan dan pembekalan teknis agar mereka siap menjalankan tugas dengan profesional.
Meskipun dari usulan awal sebesar Rp 1, 3 hingga Rp 1, 4 triliun, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI baru menyetujui Rp 300 miliar. Ini berarti masih terdapat defisit anggaran sebesar Rp 1, 1 triliun. "Artinya, masih ada kekurangan Rp 1, 1 triliun. Kami akan dukung kembali secara tertulis berdasarkan hasil rapat terhadap kekurangan anggaran yang harus dipenuhi, " tegas Esti.
Komunikasi intensif telah dijalin antara BPS dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menjamin ketersediaan dana yang dibutuhkan. Esti berharap, penutupan kekurangan dana ini dapat segera terealisasi agar jadwal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak mengalami penundaan. "Semoga saja nanti di waktu yang tersisa ini, toh duit itu juga tidak langsung semua dikeluarkan, semuanya pakai tahapan, " harapnya.
Bagi Esti, Sensus Ekonomi 2026 merupakan pondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis data yang valid. Tanpa sensus ini, negara berisiko mengalami kemunduran dalam pemahaman terhadap kondisi riil masyarakat. "Kalau sampai ini tidak dilakukan, ini menjadi langkah mundur bagi negara. Karena kemudian kita tidak mendapatkan gambaran terkait dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, " tuturnya.
Lebih lanjut, anggaran tersebut juga mencakup aspek logistik yang krusial untuk kelancaran pendataan di seluruh rumah tangga. Ia menekankan pentingnya pembekalan petugas yang tidak hanya sekadar seremonial, melainkan harus mengacu pada teori dan metode ilmiah yang diakui secara internasional. "Yang penting, saya selalu mengingatkan BPS, jangan sampai data sensus ekonomi ini menghasilkan data-data titipan. Biarlah data itu menjadi sebuah data sesuai faktanya yang kemudian diambil untuk membuat kebijakan, " pesan Esti. (PERS)
