KEDIRI - Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKB, An’im Falachuddin Mahrus, bersama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) telah memulai langkah strategis dengan menggelar sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Acara yang berlangsung khidmat di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, pada Kamis (30/7/2026), ini menandai komitmen serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang.
Kegiatan akbar ini dihadiri berbagai elemen penting, termasuk perwakilan Kemenhaj RI, Kemenhaj Kota Kediri yang diwakili Basyarudin, Ketua PCNU Kota Kediri Gus Ab, para calon jemaah haji, tokoh agama, pengurus Pondok Pesantren Lirboyo, serta masyarakat sekitar. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi kuat dalam menyambut agenda penting ini.
An’im Falachuddin Mahrus, yang akrab disapa Gus An’im, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan agenda bersama Komisi VIII DPR RI dengan mitranya, Kemenhaj RI. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan lebih awal ini bertujuan untuk memastikan pelayanan yang lebih prima dan memberikan ruang penuh bagi Kemenhaj untuk fokus pada urusan haji dan umrah.
"Berbeda dengan sebelumnya saat masih ditangani Kementerian Agama yang memiliki banyak tugas, kehadiran Kemenhaj yang khusus fokus melayani Haji dan Umroh akan memberikan peningkatan signifikan dalam pelayanan kepada jemaah, baik di tanah air maupun dalam koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi, " ujar Gus An’im usai sesi pemaparan.
Gus An’im menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan, khususnya terkait isu istithaah kesehatan yang kerap dikeluhkan pemerintah Arab Saudi mengenai usia jemaah yang cenderung lanjut usia. Hal ini menjadi catatan penting bagi Kemenhaj.
"Ini menjadi catatan kita. Maka dari itu, wajib bagi jemaah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh guna memastikan kesiapan fisik mereka dalam menjalankan rukun haji. Istithaah perlu diketat agar jemaah yang berangkat benar-benar sehat secara fisik dan memenuhi syarat ibadah haji, sehingga tidak ada keluhan dari pemerintah Arab Saudi, " tegas Gus An’im.
Lebih lanjut, Gus An’im menekankan bahwa sosialisasi ini krusial untuk memberikan pemahaman mendalam dan perihal aturan terbaru bagi para calon jemaah haji. Informasi mengenai persiapan yang harus dilakukan, serta berbagai program unggulan Kemenhaj, diharapkan dapat tersampaikan luas kepada publik.
"Dengan pemahaman yang utuh, calon jemaah akan lebih siap secara fisik maupun manasik dalam menyambut pelaksanaan ibadah haji, " tambahnya.
Kegiatan ini juga menjadi ajang penting untuk menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat. Keluhan dan pengalaman jemaah selama menunaikan ibadah haji didengarkan dengan seksama.
"Keluhan mereka akan kita tampung. Hal-hal yang sekiranya bisa diperbaiki, akan kami perbaiki dan evaluasi. Jika ada usulan yang bagus, akan kita musyawarahkan untuk menjadi bagian dari usulan regulasi atau peraturan di Kemenhaj, " jelas Gus An’im.
Acara ini diharapkan dapat menjadi platform dialog yang efektif antara masyarakat dan wakil rakyat dalam membahas berbagai persoalan pelayanan haji.
Terkait potensi Bandara Dhoho Kediri untuk melayani calon jemaah haji tahun depan, Gus An’im menyatakan optimisme yang tinggi.
"Insya Allah, Bandara Dhoho bisa melayani jemaah haji dan umrah tahun depan. Namun, ini membutuhkan niat baik dari Kemenhaj dan Pemerintah Kabupaten Kediri, terlebih sudah ada koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan tinjauan lapangan dari Pemerintah Arab Saudi, " ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa proses perizinan Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji dan umrah adalah target selanjutnya. Sangat disayangkan jika bandara berstatus internasional ini belum dapat dimaksimalkan untuk penerbangan internasional.
"Dengan adanya layanan haji dan umrah, harapan kami adalah keberkahan dan manfaat yang lebih besar. Bandara Dhoho nantinya dapat melayani jemaah dari Kota dan Kabupaten Kediri serta wilayah sekitarnya yang diperkirakan berjumlah 10 hingga 11 ribu jemaah haji. Ini juga diharapkan dapat mendongkrak UMKM Kediri, " paparnya.
Menyinggung permintaan Pemerintah Arab Saudi terkait uang muka sebesar Rp 4 triliun, Gus An’im menegaskan bahwa hal tersebut perlu dipenuhi mengingat adanya rencana renovasi besar-besaran di tempat mabit Mina.
"Kita tidak bisa menolak, karena ada renovasi besar-besaran tempat mabit di Mina. Saya dengar juga akan ada penggunaan kemah bertingkat untuk menampung kapasitas yang lebih banyak dan lebih baik lagi, " terangnya.
Gus An’im berharap renovasi total di Mina benar-benar dilakukan, mencakup peningkatan kapasitas, penginapan, tenda, hingga fasilitas kamar mandi.
