PANGKEP SULSEL - Pembangunan ekonomi daerah menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat fondasi bangsa. Selama ini, ketergantungan daerah pada transfer dana dari pusat masih cukup tinggi. Hal ini membuat beban APBN semakin berat, sementara kebutuhan pembangunan di berbagai sektor terus meningkat. Ketika daerah mampu menggerakkan ekonomi lokalnya secara mandiri, dampaknya akan langsung terasa pada efisiensi anggaran pusat.
Pertumbuhan ekonomi di daerah membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang mampu mengoptimalkan potensi pertanian, perikanan, pariwisata, maupun industri kreatif akan memiliki sumber keuangan yang lebih kuat. Dengan demikian, kebutuhan mereka terhadap dana transfer dari pusat dapat berkurang. Situasi ini memberi ruang bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran ke sektor lain yang lebih mendesak.
Efisiensi anggaran pusat juga berarti adanya kemampuan pemerintah untuk menekan belanja yang bersifat rutin dan konsumtif. Jika pembangunan ekonomi daerah berjalan optimal, pusat tidak lagi terbebani oleh biaya besar untuk subsidi atau bantuan keuangan dalam jumlah berlebihan. Sebaliknya, anggaran dapat dialihkan ke pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak nasional.
Namun, pembangunan ekonomi daerah bukan hanya soal kemandirian fiskal. Lebih dari itu, pembangunan ini juga memperkuat keadilan sosial. Ketika daerah memiliki sumber daya dan kapasitas ekonomi yang baik, masyarakat setempat dapat merasakan langsung manfaat pembangunan tanpa harus menunggu instruksi atau bantuan penuh dari pusat. Inilah bentuk nyata pemerataan pembangunan yang diidamkan sejak lama.
Meski demikian, tidak bisa diabaikan bahwa pembangunan ekonomi daerah juga memiliki tantangan. Ketimpangan antarwilayah masih menjadi ancaman serius. Daerah yang kaya sumber daya alam tentu lebih mudah membangun ekonomi, sementara daerah dengan sumber daya terbatas akan tertinggal. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif dari pusat, efisiensi anggaran justru bisa menimbulkan kesenjangan baru.
Selain itu, kapasitas kelembagaan daerah juga menjadi faktor penentu. Tidak sedikit kasus di mana dana besar di daerah justru menimbulkan praktik korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan inefisiensi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah harus dibarengi dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tanpa hal ini, tujuan efisiensi anggaran pusat hanya akan menjadi wacana.
Dalam jangka panjang, pembangunan ekonomi daerah yang kokoh akan mendorong terciptanya desentralisasi fiskal yang sehat. Pusat tidak lagi berperan sebagai “penyantun utama” bagi seluruh daerah, melainkan sebagai regulator, koordinator, dan pengawas. Perubahan paradigma ini dapat mengurangi beban anggaran negara, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional secara keseluruhan.
Efisiensi anggaran pusat yang lahir dari kemandirian daerah juga membuka peluang investasi yang lebih besar. Investor akan lebih percaya pada daerah yang mampu mengelola ekonominya secara mandiri, sehingga modal pembangunan tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga dari dunia usaha. Hal ini mempercepat pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Akhirnya, pembangunan ekonomi daerah bukan semata urusan lokal, melainkan bagian dari strategi besar bangsa dalam menghadapi tantangan global. Dengan daerah yang mandiri, anggaran pusat bisa lebih efisien, pembangunan lebih merata, dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Maka, sudah saatnya pembangunan ekonomi daerah dijadikan prioritas utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat.
Pangkep 23 8 September 2025
Herman Djide
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan
