Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) secara tegas mendorong penguatan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat guna mengakselerasi transformasi digital di Indonesia. Langkah ini menjadi krusial dalam upaya membangun ekosistem digital nasional yang tidak hanya kuat dan tangguh, tetapi juga berdaulat secara penuh.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menyampaikan visi ini dalam forum bergengsi ICT Business Mission 2025 yang diselenggarakan oleh American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham) di Jakarta pada Selasa, 26 Agustus 2025. Kehadiran para pelaku industri teknologi global turut mewarnai diskusi penting ini.
"Transformasi digital Indonesia kini berada di titik krusial. Dengan penetrasi internet yang nyaris menyentuh 80%, proyeksi nilai transaksi pembayaran digital yang diperkirakan mencapai Rp2.908 triliun pada tahun 2025, dan tak ketinggalan, valuasi ekonomi digital yang diprediksi menembus USD 109 miliar di tahun yang sama, ini adalah momentum yang tak boleh dilewatkan, " ungkap Marsda TNI Eko Dono Indarto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta.
Ia menekankan betapa vitalnya kemitraan semacam ini, termasuk apresiasi terhadap investasi senilai US$1, 7 miliar dari Microsoft yang difokuskan untuk pengembangan kecerdasan buatan (AI) serta penguatan infrastruktur cloud.
"Kolaborasi erat dengan perusahaan-perusahaan terkemuka dari Amerika Serikat akan menjadi pilar penting untuk memperkuat perdagangan digital lintas batas, meningkatkan keamanan siber kita, sekaligus mencetak talenta digital unggul bagi Indonesia, " tegasnya lebih lanjut.
Dalam paparannya, Marsda TNI Eko Dono Indarto turut memaparkan berbagai capaian strategis pemerintah Indonesia di sektor digital. Salah satunya adalah pengesahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang telah berlaku sejak Oktober 2024. Pemerintah kini tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Badan Pengawas Data Pribadi guna memperkuat mekanisme penegakan hukum di bidang ini.
Selain itu, Indonesia juga telah meluncurkan Peta Jalan AI Nasional pada Agustus 2025. Peta jalan ini berorientasi pada lima pilar utama: peningkatan sektor kesehatan, reformasi birokrasi, pengembangan talenta digital, pembangunan kota pintar dan mobilitas, serta penguatan keamanan nasional. Target ambisiusnya jelas, yakni menjadikan Indonesia sebagai produsen teknologi AI terdepan sekaligus penjaga kedaulatan digital bangsa.
Menanggapi lebih dari 1, 2 miliar serangan siber yang tercatat pada tahun 2024, pemerintah secara proaktif memperkuat kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta menjalin kolaborasi yang lebih erat antara sektor publik dan swasta. Keamanan siber kini secara tegas diakui sebagai komponen integral dari ketahanan nasional.
Di sisi reformasi birokrasi digital, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional pada tahun 2024 berhasil mencapai angka 3, 12, yang dikategorikan sebagai 'Baik'. Target peningkatan ke kategori 'Memuaskan' pada tahun 2025 menjadi fokus utama. Integrasi layanan publik digital secara masif terus diupayakan melalui platform GovTech Indonesia dan INA Digital.
Di akhir sesi, Deputi Kominfo Kemenko Polkam menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada AmCham Indonesia, U.S. Chamber of Commerce, Kedutaan Besar Amerika Serikat, serta seluruh mitra industri yang telah berpartisipasi aktif dalam forum penting ini. Kehadiran tokoh-tokoh kunci seperti Donna Priadi (Managing Director AmCham Indonesia), Peter Haymond (Chargé d’Affaires Kedutaan Besar AS), serta perwakilan raksasa teknologi global seperti Microsoft, Google, Amazon, Meta, Mastercard, Visa, dan IBM, semakin menegaskan signifikansi kolaborasi Indonesia-AS di era digital ini.***
