Kementerian ATR/BPN Terima Delegasi Nepal untuk Pertukaran Pengetahuan Modernisasi Administrasi Pertanahan

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Kick Off Meeting Learning Exchange Visit of Nepali Land Officials to Indonesia on the Modernization of the Land Administration pada Senin, 11 Agustus 2025, di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Pertemuan ini resmi dibuka oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dan dihadiri oleh delegasi dari Nepal serta perwakilan World Bank.

Wamen Ossy menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia dan Nepal untuk saling berbagi pengalaman dalam memodernisasi administrasi pertanahan. Ia memaparkan progres pendaftaran tanah di Indonesia sejak peluncuran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2017 yang menunjukkan percepatan signifikan.

“Kami dapat melakukan sertipikasi 5–10 juta bidang tanah per tahun. Saat ini telah tercapai 122, 9 juta bidang tanah yang terdaftar, dengan 96, 7 juta di antaranya telah memiliki sertipikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, ” ujar Wamen Ossy.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang melalui modernisasi sistem, pengembangan SDM, dan pemanfaatan teknologi. Transformasi digital dinilai menjadi kunci peningkatan transparansi dan efisiensi, namun tetap harus didukung tata kelola yang kuat, perlindungan data, serta pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dari pihak Nepal, Joint Secretary Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation (MoLMCPA), Ganesh Prasad Bhatta, mengungkapkan ketertarikan untuk mempelajari praktik administrasi pertanahan Indonesia dari tingkat nasional hingga daerah. Nepal juga ingin memahami inovasi seperti pemetaan kadastral dengan drone dan satelit, integrasi data pada pendaftaran tanah, valuasi atau zona nilai tanah, serta sistem perpajakan.

Ganesh mengakui bahwa Indonesia telah menunjukkan pengelolaan pertanahan yang baik, bahkan dengan cakupan wilayah yang jauh lebih besar.

“Daratan Indonesia 15 kali lebih luas daripada Nepal. Kementerian ATR/BPN mampu mengelola 5–10 juta bidang tanah per tahun, sementara kami baru mencatat sekitar 35–40 juta bidang tanah. Kami ingin mengadopsi pembelajaran ini untuk roadmap pertanahan kami, ” ujarnya.

Program pertukaran pengetahuan ini berlangsung pada 11–15 Agustus 2025 dengan agenda kunjungan ke Badan Informasi Geospasial, Kantor Pertanahan Kulon Progo, kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, serta kunjungan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kegiatan ini, Wamen Ossy turut didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pertemuan ini diharapkan menjadi awal kerja sama strategis dalam memperkuat tata kelola pertanahan di kedua negara demi mendukung pembangunan berkelanjutan.