Komnas HAM Papua Desak OPM Hentikan Kekerasan: Rakyat Butuh Damai, Bukan Teror

PAPUA - Seruan keras kembali menggema dari Tanah Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menyatakan keprihatinan mendalam atas terus berulangnya kekerasan brutal yang dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil.

Ketua Komnas HAM Wilayah Papua, Elinus Balubun, menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ia menyoroti banyaknya korban jiwa, rusaknya infrastruktur publik, serta terganggunya layanan dasar bagi masyarakat, terutama di wilayah pedalaman.

“Kami mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Ini bukan perjuangan ini pelanggaran HAM. Kami mendesak OPM untuk segera menghentikan teror dan membuka ruang dialog damai demi kepentingan seluruh rakyat Papua, ” ujar Balubun, Senin (19/5/2025).

Menurut Komnas HAM Papua, pola kekerasan OPM kini semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga menebar teror terhadap masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Kekerasan semacam ini disebut telah menyimpang dari semangat perjuangan dan justru melanggar konvensi internasional tentang hak asasi manusia.

Komnas HAM juga menyerukan keterlibatan lembaga internasional untuk ikut memantau dan mendorong terciptanya jalur damai yang bermartabat. “Kami butuh dukungan dunia agar rakyat Papua dapat hidup dalam damai, bukan terus menjadi korban konflik, ” tegas Balubun.

Seruan ini langsung mendapat sambutan dari berbagai elemen masyarakat Papua. Yonas Wenda, Ketua Dewan Adat Papua wilayah Pegunungan Tengah, menyatakan bahwa masyarakat telah sangat lelah hidup dalam ketakutan.

“Kami ingin damai, kami ingin membangun hidup. Kami ingin anak-anak kami sekolah tanpa rasa takut, ibu-ibu kami ke pasar tanpa was-was. OPM harus hentikan kekerasan sekarang juga, ” tegasnya dalam konferensi pers di Wamena.

Komnas HAM Papua secara tegas menyatakan bahwa rakyat Papua memiliki hak untuk hidup aman, bebas dari intimidasi dan ancaman bersenjata. Kekerasan bukanlah jalan menuju kemerdekaan, melainkan jalan menuju kehancuran kolektif.

Dengan makin kuatnya dukungan dari tokoh adat, pemuka agama, dan organisasi masyarakat sipil, kini harapan akan Papua yang damai semakin besar. Seruan damai tak bisa lagi diabaikan—waktunya OPM memilih: melanjutkan jalan kekerasan, atau kembali ke jalan damai yang bermartabat.

(***/Red)