JAKARTA - Kecemasan warga Pati atas dugaan keterlibatan Bupati mereka, Sudewo, dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api (KA) akhirnya tersalurkan melalui aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 1 September 2025. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menemui langsung perwakilan massa, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengusut tuntas perkara tersebut.
“Jadi kami pastikan penyidikan perkara tersebut tidak berhenti, penyidikan perkara tersebut masih berproses, ” ujar Budi Prasetyo, memberikan kepastian kepada para pendemo yang memadati halaman KPK di Jakarta. Ia menekankan bahwa setiap langkah penyidikan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia, demi memastikan profesionalisme dan ketaatan pada asas-asas hukum.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum termasuk dalam perkara tersebut dapat dilakukan secara profesional dan taat terhadap asas-asas hukum, ” tambahnya, menjawab kekhawatiran publik mengenai independensi penyelidikan.
Menanggapi tuntutan agar Sudewo segera dinonaktifkan, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada di luar lingkup tugas KPK. “Surat itu bukan kewenangan KPK terkait dengan penonaktifan kepala daerah. Fokus KPK terkait dengan penanganan perkaranya, ” tegasnya, mengarahkan fokus kembali pada proses hukum yang sedang berjalan.
Sementara itu, pihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan, melalui Kapolres Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan tertib. “Kami berharap seperti komitmen awal Bapak Ibu sekalian berangkat dari Pati bahwa penyampaian aspirasi ini secara damai dan selalu menjaga tindakan kita sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia, ” tuturnya, mengharapkan kelancaran aksi tanpa menimbulkan gesekan.
Para pendemo, meskipun telah ditemui perwakilan KPK, menyatakan akan tetap bertahan hingga ada kejelasan lebih lanjut. Mereka berjanji untuk menjaga ketertiban, asalkan suara mereka benar-benar didengar. “Kita tidak akan anarkis Bapak. Tapi tolong dengarkan suara rakyat Kabupaten Pati. Jangan sampai masyarakat Kabupaten Pati tidak percaya dengan KPK, ” seru salah seorang perwakilan massa melalui pengeras suara, menunjukkan kepedulian tinggi terhadap integritas lembaga penegak hukum.
Kasus ini mencuat kembali terkait dugaan aliran commitment fee dari proyek pembangunan jalur kereta api. Sebelumnya, Bupati Pati, Sudewo, telah menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK pekan lalu. Saat proyek tersebut berjalan, Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI.
Budi Prasetyo merinci bahwa Sudewo diduga menerima commitment fee tersebut. “Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya, yaitu Saudara R, ” ungkap Budi kepada awak media di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8). Ia menambahkan bahwa penyidik akan terus mendalami informasi ini dan memberikan perkembangan lebih lanjut.
KPK sendiri telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, termasuk ASN di Kemenhub, Risna Sutriyanto (RS), yang menjabat sebagai Ketua Pokja dalam proyek pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro. (Wajah Koruptor)
