JAKARTA - Sebuah momen bersejarah dalam upaya penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan segera terwujud. Pemerintah secara resmi akan menggelar penyerahan unit atau akad rumah subsidi secara massal pada hari Senin, 29 September 2025. Rencananya, kegiatan akbar ini akan melibatkan sedikitnya 25.000 debitur yang telah menanti impian memiliki rumah sendiri.
"Kami akan melaksanakan untuk pertama kali akad minimal 25 ribu rumah subsidi pada Senin, tanggal 29 September 2025, ” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Rabu malam (24/09/2025).
Seremoni puncak akad massal ini akan berpusat di Bogor, Jawa Barat. Pemilihan kota hujan ini bukanlah tanpa alasan. Menurut Menteri Ara, Bogor dipilih karena rekam jejaknya yang gemilang dalam pengembangan dan kualitas rumah subsidi. Faktor ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingginya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor, sehingga kehadiran rumah subsidi di sana menjadi sangat krusial.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan antusiasme mengenai agenda ini. Ia mengungkapkan bahwa akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan dilaksanakan ini diklaim sebagai yang terbesar sepanjang sejarah.
Meskipun seremoni utama terpusat di Bogor, semangat kepemilikan rumah akan merayap ke seluruh penjuru negeri. Sebanyak 90 titik di 30 provinsi di Indonesia akan menggelar akad massal secara serentak, memastikan jangkauan program ini maksimal.
Dukungan penuh dari pucuk pimpinan negara pun dipastikan. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan turut hadir dalam seremoni akbar ini. "Ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan kami akan mengundang Bapak Presiden untuk bisa hadir pada kegiatan akad massal KPR FLPP terbesar sepanjang sejarah, " ujar Heru Pudyo Nugroho.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mematangkan rencana strategis untuk memperluas jangkauan rumah subsidi ke kota-kota besar, termasuk Jakarta. Rencana ini digagas melalui kolaborasi erat antara Kementerian PKP, BP Tapera, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah setempat.
Menyadari keterbatasan lahan di perkotaan, skema rumah subsidi di area metropolitan nantinya akan difokuskan pada pembangunan rumah susun (rusun). Dengan pendekatan ini, diharapkan impian memiliki hunian layak di pusat kota dapat terwujud bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebagai gambaran, hingga 15 September 2025, realisasi KPR rumah subsidi telah mencapai 221.047 unit. Angka ini mencakup rumah yang masih dalam tahap pembangunan, unit ready stock, hingga yang sudah dalam proses akad kredit namun dana KPR belum cair, yang totalnya mencapai 45.385 unit. Sementara itu, penyaluran KPR FLPP yang dananya telah cair hingga akad Tapera khusus PNS tercatat sebanyak 175.662 unit rumah. (PERS)
