JAKARTA - Semangat untuk hadir lebih dekat dan membangun kepercayaan yang kokoh dengan masyarakat terus digaungkan oleh pemerintah Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan komitmen kuat dalam mengakselerasi penerapan teknologi digital di sektor pemerintahan. Inisiatif ini dirancang untuk mewujudkan prinsip pemerintahan terbuka, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat mempercepat pelayanan dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap kinerja pemerintah.
Dalam forum bergengsi Global Dialogue: Participation And Inclusion, yang digelar di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Menteri Rini memaparkan fondasi digitalisasi yang sedang dibangun. Ia menjelaskan bahwa seluruh upaya transformasi digital ini didukung oleh arsitektur digital nasional yang terintegrasi. Arsitektur ini mencakup tiga pilar utama: identitas digital yang terverifikasi, kemudahan pertukaran data antarlembaga, dan sistem pembayaran digital yang efisien.
“Bagi negara seluas dan seberagam Indonesia, koherensi ini merupakan pemerataan. Ketika pemerintah bergerak sebagai satu kesatuan, warga negara tidak lagi berkutat pada labirin birokrasi. Tujuan kami bukanlah membangun banyak sistem, melainkan menghubungkan semuanya serta menjalin ratusan platform ke dalam satu layanan, ” kata Rini dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.
Pendekatan yang diambil adalah membangun pemerintahan yang mampu menjangkau setiap lapisan masyarakat, di mana pun mereka berada. Melalui konsep layanan publik omni-channel, pemerintah berupaya memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal. Untuk mencapai visi ini, diperlukan sinergi menyeluruh di tingkat pemerintahan, menyatukan seluruh kementerian dan pemerintah daerah di bawah satu arahan digital yang sama.
Keberhasilan penerapan konsep ini tidak hanya sebatas rencana. Menteri Rini memberikan contoh nyata dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang baru-baru ini sukses menggelar program percontohan inovatif. Lebih dari 300.000 warga di sana berhasil mendaftar program perlindungan sosial dengan cepat, hanya bermodalkan KTP digital yang terverifikasi dan proses pembayaran langsung yang mulus. Pengalaman ini membuktikan bagaimana sistem yang terintegrasi mampu menghadirkan bantuan tepat waktu dan secara signifikan menghilangkan hambatan birokrasi yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Membangun kepercayaan publik, kata Rini, adalah sebuah proses yang membutuhkan partisipasi tulus. Dengan melibatkan warga negara secara aktif dan memanfaatkan platform digital yang mampu menampung jutaan aspirasi, pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas.
“Setiap aspirasi dari masyarakat menjadi peluang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Pada dasarnya pemerintah tidak hanya harus mendengarkan, tetapi juga bertindak tegas ketika warga negara berbicara, ” tegasnya.
Menteri Rini membayangkan masa depan pemerintahan yang lebih kolaboratif, yang ia sebut sebagai Pemerintahan 5.0. “Pola pikir kreatif bersama ini mendefinisikan masa depan kita. Pemerintahan 5.0, di mana kita beralih dari memerintah untuk rakyat menjadi memerintah bersama rakyat, ” ujarnya penuh keyakinan.
Ia menekankan bahwa teknologi memang memberikan kecepatan, namun hanya keterbukaan yang mampu menumbuhkan kepercayaan. Keterbukaan ini, menurutnya, adalah infrastruktur terpenting yang dapat dibangun oleh sebuah bangsa. Komitmen terhadap partisipasi publik harus lebih dari sekadar mengundang. Aspirasi masyarakat harus mampu membentuk kembali tata kelola pemerintahan secara fundamental, sehingga demokrasi yang dijalankan benar-benar berkembang, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
“Kita berbagi kisah tentang kemajuan dan harapan, bukan kesempurnaan. Kisah ini menggambarkan bagaimana keterbukaan dan partisipasi dapat menjembatani kesenjangan antara warga negara dan negara, mengubah birokrasi menjadi rasa memiliki, ” pungkasnya, menggambarkan sebuah perjalanan menuju pemerintahan yang lebih baik dan lebih manusiawi. (PERS)
