Polres KSB Siagakan 650 Personil Pengamanan Pada Aksi PPS Di Poto Tano

Sumbawa Barat NTB - Kepolisian Resor ( Polres) Sumbawa Barat menyiagakan sebanyak 650 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa Percepatan Provinsi Pulau Sumbawa dari sejumlah Kabupaten / kota di pulau sumbawa yang berlangsung sejak tanggal 15 Mei 2025 di Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

"Kami melibatkan 650 personel gabungan dengan bantuan BKO dari Polda NTB , " kata AKBP Zulkarnain, S.I.K Kapolres Sumbawa Barat melalui Kabag Ops AKP Dewa Gede Wija Astawa, S.H kepada media.

Dewa menyebut personel gabungan tersebut terdiri atas anggota Polres Sumbawa Barat, 2 Pleton BrImob, 1 Kompi Dalmas Polda NTB dibantu dari Polres Lombok Timur dan Polres Sumbawa. Nantinya personel akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Pelabuhan Poto Tano

Untuk pengalihan arus lalu lintas, Dewa menuturkan hal itu bersifat situasional. Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.

Sedangkan Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Zulkarnain menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh elemen masyarakat terkait rencana aksi di pelabuhan Poto Tano yang akan dilaksanakan Komite Percepatan Pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (KP4S) tanggal 15 Mei yang belakangan ramai diperbincangkan.

Dalam keterangannya, Kapolres menegaskan bahwa pelabuhan merupakan obyek vital nasional diharapkan tidak dijadikan sasaran aksi, karena dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pelabuhan adalah salah satu fasilitas penting yang mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Mengganggu aktifitas pelabuhan bukanlah tindakan yang dibenarkan, karena itu akan merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat sendiri, ” ungkap AKBP Zulkarnain 

Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa Pelabuhan Poto Tano memiliki peran strategis dalam menunjang distribusi barang dan jasa, serta menjadi jalur utama bagi aktivitas logistik di wilayah Sumbawa Barat khususnya Pulau Sumbawa umumnya. Karena itu, segala bentuk gangguan terhadap fungsi pelabuhan dapat menimbulkan dampak domino yang luas, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

"Kami mengajak semua masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, mari kita bangun komunikasi yang baik, hindari provokasi dan lebih mengutamakan dialog untuk mendapatkan solusi " pungkasnya.(Adb)