2.957 Personel Amankan Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI 2025 di Senayan

Jakarta – Sebanyak 2.957 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah dikerahkan untuk mengamankan Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI 2025 yang digelar hari ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengatakan pengamanan telah dimulai sejak malam sebelumnya. Seluruh personel telah menempati titik-titik yang telah ditentukan sejak pukul 05.30 WIB.

“Pengamanan ketat diterapkan sejak dini hari. Seluruh perwira dan padal kami minta berada di titik plotingan masing-masing tepat pukul 05.30 WIB, ” ujar Susatyo, Jumat (15/8/2025).

Susatyo menegaskan, pengamanan maksimal dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian sidang berjalan aman, tertib, dan khidmat. Sidang ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, serta tamu undangan dari negara-negara sahabat.

“Pengamanan ini adalah tugas negara yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seluruh personel diminta bekerja disiplin dan waspada. Kehadiran kita bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjaga kehormatan bangsa, ” tegasnya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin memastikan rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Tidak ada penutupan jalan di sekitar Kompleks DPR, namun penjagaan diperketat saat Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara tiba.

“Tidak ada penutupan jalan. Hanya rekayasa lalu lintas terbatas untuk mengamankan proses pidato kenegaraan, ” jelas Komarudin.

Petugas lalu lintas disiagakan di sejumlah titik untuk menjaga kelancaran arus kendaraan. “Kegiatan masyarakat tetap berjalan, hanya ada penyesuaian arus lalu lintas di sekitar lokasi, ” tambahnya.

Diketahui, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan dua pidato pada sidang tahunan kali ini. Pidato pertama pada pagi hari memaparkan capaian kinerja pemerintah selama hampir 300 hari atau sekitar 10 bulan. Pidato kedua pada sore hari berisi penyampaian Nota Keuangan kepada DPR. [Bidhumas]