Pesisir Selatan, - Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mencuat di Kabupaten Pesisir Selatan mengundang keprihatinan berbagai pihak. Dua perempuan muda diduga menjadi korban eksploitasi seksual setelah dijebak dengan iming-iming pekerjaan melalui media sosial dan kemudian dipekerjakan secara paksa di sebuah kafe di wilayah tersebut.
Peristiwa memilukan ini terungkap berkat laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui operasi gabungan oleh Satpol PP dan aparat kepolisian. Dalam penggerebekan itu, ditemukan indikasi kuat bahwa para korban telah mengalami tekanan dan perlakuan tidak manusiawi.
Menanggapi kejadian tersebut, Anggota DPRD Sumatera Barat yang juga menjabat sebagai Bendahara DPW PKB Sumbar, Donizar, angkat bicara. Ia menilai kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bentuk nyata kejahatan kemanusiaan yang berdampak panjang secara sosial.
“Ini bukan kasus kecil. Ini luka sosial yang menghancurkan masa depan generasi muda perempuan kita. Modusnya klasik — dijanjikan pekerjaan, ternyata dijebak dalam praktik eksploitasi seksual, ” ungkap Donizar, Selasa (24/6).
Donizar mengapresiasi langkah cepat aparat dalam menyelamatkan para korban dan menindak dugaan pelaku. Namun, ia menekankan bahwa upaya penindakan semata tidak cukup untuk memberantas praktik keji semacam ini.
Menurutnya, pendekatan preventif jauh lebih penting, mulai dari pengawasan ketat terhadap tempat-tempat hiburan malam hingga edukasi digital di kalangan generasi muda.
“Edukasi adalah benteng pertama. Pemerintah harus hadir dengan regulasi yang jelas, aparat hadir dengan penegakan hukum, dan masyarakat hadir dengan kepedulian sosial, ” ujarnya.
Donizar juga menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga advokasi, dan institusi pendidikan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Ia menyoroti peran penting keluarga dan sekolah dalam memberikan pemahaman dini tentang bahaya perdagangan orang yang kini semakin canggih dengan modus digital.
Sebagai wakil rakyat, Donizar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum kasus ini agar berjalan secara adil dan memberikan efek jera terhadap pelaku.
“Kita ingin Sumatera Barat bersih dari praktik-praktik keji seperti ini. Perempuan dan anak-anak harus merasa aman dan terlindungi di kampung halamannya sendiri, ” pungkasnya.
