Ancaman dan Kekerasan: Taktik OPM dalam Merebut Kekuasaan di Papua

PAPUA - Eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin mengkhawatirkan. Dalam upaya merebut kekuasaan, kelompok separatis ini terus menerapkan taktik ancaman, intimidasi, hingga kekerasan brutal yang menyasar aparat keamanan, pekerja sipil, dan bahkan masyarakat umum.  

Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian serangan terhadap warga sipil dan proyek pembangunan infrastruktur semakin memperlihatkan bahwa OPM tidak segan menggunakan cara-cara ekstrem demi mencapai tujuannya. Kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menciptakan ketakutan yang meluas di tengah masyarakat Papua.  

Salah satu taktik yang sering digunakan OPM adalah menyerang proyek-proyek pembangunan di wilayah pedalaman Papua. Kelompok ini menganggap pembangunan yang dilakukan pemerintah sebagai ancaman terhadap gerakan mereka. Padahal, proyek-proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, seperti membangun jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.  

Serangan terhadap pekerja proyek infrastruktur menjadi bukti nyata bagaimana OPM tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Para pekerja, yang datang untuk membangun akses transportasi dan meningkatkan perekonomian daerah, justru menjadi target kekerasan. Banyak di antara mereka yang kehilangan nyawa atau mengalami luka serius akibat serangan brutal ini.  

"Kami hanya ingin bekerja untuk membangun Papua, tetapi kami malah menjadi sasaran. Situasi ini sangat mengerikan, " ujar salah satu pekerja proyek yang selamat dari serangan, Kamis (06/03/2025).  

Selain kekerasan fisik, OPM juga menggunakan ancaman dan intimidasi untuk menekan masyarakat agar tunduk pada kehendak mereka. Warga yang dianggap tidak mendukung gerakan separatis sering kali mengalami penculikan, penyanderaan, hingga eksekusi secara kejam.  

Banyak warga sipil yang hidup dalam ketakutan karena takut dijadikan sasaran. Beberapa laporan menyebutkan bahwa OPM memaksa masyarakat untuk bergabung dengan mereka, sementara yang menolak dianggap sebagai pengkhianat dan harus menerima konsekuensi berat.  

"Kami hanya ingin hidup damai, bekerja, dan membesarkan anak-anak kami. Tapi kami selalu merasa terancam, " ungkap seorang warga dari Distrik Nduga yang enggan disebutkan namanya.  

Menghadapi situasi ini, TNI-Polri terus meningkatkan upaya penegakan hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Papua. Berbagai operasi telah dilakukan untuk menindak kelompok separatis bersenjata dan melindungi masyarakat dari ancaman OPM.  

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi aksi teror yang dilakukan OPM.  

"Kami akan terus berupaya menjaga keamanan masyarakat Papua dan memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan. Papua adalah bagian dari Indonesia, dan kami tidak akan membiarkan kelompok separatis mengganggu kedamaian serta kesejahteraan rakyat, " tegasnya.  

Dengan langkah tegas dari aparat keamanan dan dukungan masyarakat, diharapkan Papua bisa kembali aman dan damai, serta terbebas dari ancaman kelompok separatis yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. (Hd/Red1922).